Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Rabu, 28 Agu 2024 - 13:27:22 WIB
Bagikan Berita ini :

Ramai Isu Jet Pribadi Kaesang-Erina, DPR Minta Bea Cukai Beri Kejelasan

tscom_news_photo_1724826442.jpg
Kaesang saat turun dari jet pribadi dari luar negeri (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Komisi XI DPR RI menyoroti isu penggunaan jet pribadi oleh anak bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono yang saat ini ramai diperbincangkan. DPR meminta pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan untuk memberikan kejelasan soal pemeriksaan barang Erina dan Kaesang yang diduga dibawa dari luar negeri.

"Pihak Bea dan Cukai harus memperlakukan adil setiap warga negara, jangan karena dia anak Presiden diperlakukan khusus tanpa ada pemeriksaan bea cukai," ujar Anggota Komisi XI Didi Irawadi, Rabu (28/8/2024).

Isu jet pribadi ini berawal saat Erina memposting foto dari dalam pesawat saat perjalanan ke Amerika Serikat bersama Kaesang baru-baru ini. Foto yang diposting Erina itu memperlihatkan jendela pesawat yang berbeda dengan jenis jendela pesawat komersil biasa.

Dari jendela yang tampak oval, Kaesang-Erina diduga menggunakan jet pribadi yang harga sewanya sangat fantastis.

Setelah ramai isu penggunaan jet pribadi, kemudian ramai bermunculan foto atau video lama yang memperlihatkan Kaesang-Erina menggunakan jet pribadi. Salah satunya, video yang beredar di media sosial memperlihatkan Kaesang dan Erina turun dari sebuah jet pribadi jenis Gulfstream G650ER dengan nomor N588SE.

Hal yang turut menjadi perhatian masyarakat adalah barang-barang milik Kaesang-Erina yang sebagian merupakan sejumlah tas belanja branded yang seluruhnya langsung dibawa masuk ke mobil yang menjemput mereka hingga ke dekat landasan pacu pesawat.

Warganet mencurigai Kaesang dan Erina tidak mengikuti prosedur pemeriksaan bea cukai yang seharusnya dilalui setiap orang ketika membawa barang dari luar negeri. Kaesang-Erina diduga tidak mengikuti prosedur pemeriksaan kepabeanan.

Meskipun pihak Bea Cukai sudah angkat bicara, namun belum ada kejelasan soal peristiwa dalam video Kaesang-Erina itu. Agar isu ini tidak berlarut-larut, Didi meminta Bea Cukai memberikan klarifikasi yang jelas dan mendetail.

"Kami minta Bea dan Cukai segera memberikan penjelasan jika sudah melakukan pengusutan terhadap hal tersebut. Jangan sampai ada fitnah, oleh karenanya ditunggu hasil final pengecekan Bea Cukai," terang Legislator dari Dapil Jawa Barat X ini.

Didi mengatakan, penting bagi Bea Cukai untuk memberikan penjelasan secara transparan. Sebab masalah ini sudah sangat disorot masyarakat sehingga sedikit saja kekeliruan, hal tersebut akan menimbulkan keresahan publik mengingat Kaesang dan Erina merupakan tokoh publik, serta keduanya adalah keluarga orang nomor satu di Indonesia.

“Apalagi isu Bea Cukai ini kan belakangan sangat sensitif. Jangan sampai barang rakyat dipersulit, baju dan barang PMI diadul-adul serta tidak diizinkan dibawa pulang, tapi barang belanjaan anak petingi bebas melenggang masuk,” tutur Didi.

“Ingat, isu ini juga soal masalah keadilan bagi masyarakat. Jadi Bea Cukai harus memberikan data akurat yang disertai bukti demi transparansi dan kredibilitas lembaga,” lanjutnya.

Didi pun berpesan kepada para tokoh publik, khususnya keluarga pejabat seperti Kaesang dan Erina untuk berhati-hati dalam bersikap pasalnya semua perilaku mereka akan mendapat sorotan dari masyarakat.

"Banyak pihak merasa bahwa sebagai tokoh publik, Kaesang dan Erina seharusnya lebih berhati-hati dalam bertindak, apalagi dengan sorotan media dan publik yang begitu besar," ungkapnya.

Isu jet pribadi tersebut memanas sebab postingan Erina bertepatan dengan respons besar publik terkait rencana revisi UU Pilkada (RUU) yang tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah postingan menantu Jokowi tersebut memang banyak menyita perhatian karena dianggap tidak sensitif dengan kondisi di Tanah Air di mana saat itu demo besar sedang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah.

“Kesederhanaan yang selalu dicontohkan Presiden Jokowi di awal-awal jabatannya sejak sebagai gubernur hingga presiden, tidak terlihat pada Erina dan Kaesang. Jadi memang cukup disayangkan,” sebut Didi.

Didi mengimbau untuk pejabat dan keluarganya agar tetap bergaya hidup sederhana dan tidak berlebihan.

"Paling tidak seorang anak presiden harus jadi teladan dan contoh yang baik bagi rakyat Indonesia. Coba contoh kesederhanaan Pak Jokowi di awal-awal menjabat gubernur," jelasnya.

Didi memahami kegelisahan masyarakat melihat anak presiden yang terlihat hidup bermewah-mewahan di tengah sulitnya kondisi ekonomi warga saat ini. Bahkan warganet membandingkan gaya hidup Kaesang-Erina dengan seorang ojol yang sampai meninggal dunia akibat kelaparan.

“Hidup yang wajar dan sederhana menjadi contoh yang baik di tengah banyaknya masyarakat yang masih hidup pas-pasan, bahkan meningkatnya pengangguran di tengah besarnya jumlah generasi mudah yang seharusnya menjadi bonus demografi. Sungguh ironis,” papar Didi.

Anggota Komisi di DPR yang membindangi urusan Keuangan negara itu lalu menyinggung saat ini banyak terjadi PHK massal, hingga masyarakat menengah berisiko turun menjadi kelas bawah karena perekonomian yang tidak stabil, dan lain sebagainya. Maka, kata Didi, gaya hidup mewah anak pejabat seharusnya dapat dihindari.

“Dan karena sudah mendapat perhatian luas masyarakat, Pemerintah seharusnya juga menjelaskan dari mana asal biaya sewa pesawat jet Kaesang-Erina. Hal ini penting agar tidak menimbulkan kecurigaan adanya penggunaan uang negara,” tukasnya.

Berdasarkan investigasi dari seorang peneliti open source, pesawat jet pribadi yang digunakan Kaesang-Erina pun diduga tidak menjalani prosedur pemeriksaan bea cukai, di mana barang-barang langsung dimasukkan ke dalam mobil yang sudah menunggu di apron bandara. Hal ini semakin menambah tanda tanya besar mengenai proses pendaratan tersebut.

Didi mengingatkan, mematuhi aturan dan regulasi negara harus dilakukan oleh setiap warga negara tanpa kecuali, termasuk publik figur, pejabat maupun keluarga/kerabat pejabat atau petinggi lainnya.

“Jangan sampai ada kesan bahwa aturan hanya berlaku bagi rakyat biasa, sementara mereka yang memiliki pengaruh bisa mendapat privilege atau keistimewaan. Ini mencederai perasaan rakyat,” ucap Didi.

"Jadi kita minta masalah ini harus diusut secara transparan. Karena transparansi dalam penanganan kasus seperti ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan untuk memastikan tidak ada ketimpangan dalam penerapan aturan di Indonesia," sambungnya.

Didi menegaskan agar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan investigasi dengan seksama dan tidak segan-segan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran.

“Kami mendukung penuh DJBC dalam menjalankan tugasnya dan berharap investigasi ini dilakukan secara objektif dan profesional," kata Didi.

Sebagai informasi, DJBC memberikan keterangan akan mengecek secara lebih lanjut terkait video viral Kaesang-Erina yang diduga tidak mengikuti prosedur pemeriksaan kepabeanan. Pihak DJBC juga menjelaskan pemeriksaan bea cukai dilakukan untuk penerbangan internasional, sementara penerbangan domestik tidak perlu melalui pemeriksaan kepabeanan.

tag: #kaesang-pangarep  #dpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
HUT RI 79 - SOKSI
advertisement
HUT RI 79 - ADIES KADIR
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

KPK Harus Serius Usut Kasus Suap Rp12 M ke Anggota BPK Haerul Saleh soal WTP

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 08 Okt 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Praktisi Hukum sekaligus Koordinator Aliansi Pengacara Indonesia, Lukmanul Hakim meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk serius menindaklanjuti beberapa dugaan ...
Berita

Survei TBRC: Pasangan Melki Lakalena-Johni Asadoma Ungguli Dua Paslon di Pilkada NTT

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Timur Barat Research Center (TBRC) telah melakukan survei untuk mengukur preferensi politik masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) menjelang Pilkada 2024. Diketahui, KPU NTT ...