JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) United Nations Conference on Trade and Development (UNSTAD), Rebeca Grynspan. Pertemuan bilateral itu membahas soal posisi Indonesia di negara middle power hingga isu pembangunan Palestina.
Pertemuan Fadli Zon dengan Sekjen UNSTAD, Rebeca Grynspan digelar di sela-sela pelaksanaan Indonesia Africa Parliamentary Forum (Forum Parlemen Indonesia-Afrika) yang dihelat DPR RI di Bali, Minggu (1/9). UNSTAD menjadi salah satu tamu undangan forum Parlemen Indonesia dengan negara-negara Afrika itu.
Adapun pada pertemuan bilateral itu, Fadli Zon membahas sistem perdagangan internasional agar lebih seimbang hingga situasi terkini Palestina dengan UNSTAD. Ia menekankan agar sistem perdagangan internasional harus lebih seimbang antara negara maju dan negara berkembang.
Menurutnya, diperlukan kerja sama dan upaya saling dukung antara negara maju dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan negara berkembang dalam mengembangkan industri hilirnya.
"Solusi terhadap masalah pembangunan global ini terletak pada kerja sama. Multilateralisme sangatlah penting, dan negara-negara berkembang membutuhkan dukungan untuk mengembangkan industri hilir," ujar Fadli Zon, Senin (2/9/2024).
“Peran UNCTAD adalah memfasilitasi kerja sama antara negara maju dan berkembang,” lanjutnya.
UNCTAD sendiri merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfokus pada perdagangan dan pembangunan. UNCTAD juga menangani isu-isu terkait keuangan, teknologi, investasi, dan pembangunan berkelanjutan.
Fadli pun menyoroti posisi UNCTAD dalam strukur yang lebih egaliter di dalam organisasi PBB. Hal ini bermula dari sebuah konferensi dan menekankan hubungan horisontal dibandingkan hubungan vertikal.
"Perjanjian ini mengakui semua negara secara setara, bahkan Palestina dan Vatikan menjadi keanggotaan penuh bukan observer,” jelas Fadli.
Legislator asal Jawa Barat I ini juga menyinggung lebih lanjut terkait isu Palestina. Selain menyuarakan pentingnya semua pihak mendukung perdamaian di Palestina, Fadli turut menekankan pentingnya membangun ulang Gaza yang telah porak poranda akibat serangan Israel.
"Saya menyampaikan bahwa membangun ulang Gaza juga merupakan isu yang penting dan harus mulai dibicarakan. Dan Rebecca sependapat dengan kami untuk membangun kembali Gaza," terang Anggota Komisi I DPR tersebut.
Dalam pertemuan itu, Rebecca Grynspan disebut menyampaikan fakta terbaru dari kajian UNCTAD bahwa untuk membangun kembali Gaza diperlukan waktu selama 70 tahun.
Oleh karenanya, Fadli menilai penting bagi UNCTAD mendorong kerja sama Selatan-Selatan di mana ekonomi Indonesia dan negara-negara Afrika akan menentukan lebih dari dua pertiga ekonomi global.
Fadli juga menyampaikan bahwa Rebecca Grynspan tertarik mengenai peran Indonesia sebagai middle power yang dapat mewakili Global South atau negara-negara berkembang. Rebecca pun disebut menganggap Indonesia bisa berperan besar menjadi jembatan antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang yang posisinya cukup memegang kunci.
"Pertemuan kami sangat hangat dan banyak berdiskusi tentang peran Indonesia sebagai middle power di mana suara Indonesia dapat mewakili Global South atau negara-negara berkembang. Dan dia sangat tertarik," ungkap Fadli.
Fadli menambahkan, Rebecca Grynspan yang juga merupakan mantan Wakil Presiden kedua Costa Rica itu mendorong Indonesia menjadi tuan rumah (host) pertemuan tahunan UNCTAD 2025.
"Forum ini biasanya diikuti Forum Investasi yang bisa mendatangkan ribuan peserta untuk menjajaki investasi," tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Fadli Zon turut memperkenalkan Menteri Investasi Rosan Roeslani pada Rebeca Grynspan untuk membicarakan kemungkinan acara ini.
Sebagai informasi, Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) telah selesai diselenggarakan di Bali di mana konferensi itu digelar sejak tanggal 31 Agustus hingga 2 September 2024. DPR RI menjadi tuan rumah dalam forum yang dihadiri oleh delegasi dari 22 parlemen negara-negara Afrika dengan 7 ketua parlemen dan 2 wakil ketua parlemen hadir langsung.
Beberapa negara Afrika yang hadir itu antara lain dari Algeria, Angola, Benin, Burundi, Djibouti, Eswatini, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Morocco, Nigeria, Tanzania, Tunisia, Zimbabwe, Ethiopia, Libya, Mozambique, Somalia, dan South Africa.
Forum IAPF menghasilkan kesepakatan kerjasama di berbagai bidang, mulai dari sektor kesehatan hingga ketahanan pangan. IAPF juga menyuarakan perdamaian untuk negara konflik seperti Palestina dan Ukraina, dan sepakat bersinergi untuk memerangi wabah Mpox (monkeypox) atau cacar monyet.
