JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Komisi XI DPR RI menyoroti penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia yang cukup signifikan. Penurunan jumlah kelas menengah dinilai sebagai masalah serius yang dapat berdampak pada perekonomian negara.
"Jumlah masyarakat kelas menengah yang makin susut harus menjadi perhatian bersama dan harus segera ditangani. Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah strategis yang tepat," kata Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah, Jumat (6/9/2024).
Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terjadinya jumlah penduduk kelas menengah yang turun drastis. Di mana pada tahun 2019 warga yang masuk dalam kelas menengah masih berkisar di angka 21,45 persen dari total penduduk Indonesia atau sebesar 57,3 juta orang. Tahun 2024, penduduk kelas menengah jumlahnya tinggal 17,44 persen atau menjadi 47,85 juta orang.
Selama lima tahun terakhir, sebanyak 9,48 juta orang telah turun kelas, ada yang menjadi kelompok "menuju kelas menengah’ atau aspiring middle class yang berada di antara kelas menengah dan kelas rentan miskin. Kemudian ada kelas menengah yang turun dua level ke bawah menjadi kelompok "rentan miskin".
Sebagai informasi, BPS mencatat tren penurunan penduduk kelas menengah mulai terjadi pada 2020 ketika masa pandemi Covid-19. Menurut Charles, penurunan jumlah kelas menengah itu dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia mengingat selama ini kelas menengah menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
“Penurunan ini menandakan banyak masyarakat yang berada dalam situasi rentan, di mana mereka bisa jatuh ke dalam kemiskinan jika terjadi guncangan ekonomi seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, kehilangan pekerjaan, atau krisis ekonomi,” tuturnya.
Charles mengatakan, turunnya jumlah masyarakat kelas menengah merupakan persoalan serius bagi perekonomian Indonesia. Sebab merosotnya jumlah kelompok ini merupakan pertanda sebuah negara makin jauh dari predikat sejahtera.
“Kita harus ingat, ciri utama negara modern, demokratis, dan sejahtera adalah tebalnya lapisan kelas menengah sehingga, kemakmuran tersebar merata. Tapi yang terjadi di Indonesia adalah kebalikannya,” jelas Charles.
“Maka persoalan ini harus menjadi alert bagi Pemerintah untuk segera bertindak demi menjaga stabilitas ekonomi dengan memperkuat jaringan pengaman sosial, untuk melindungi mereka yang kini masuk aspiring middle class maupun kelompok rentan miskin agar tidak semakin jauh turun sampai pada kelompok masyarakat rentan miskin,” sambungnya.
Charles menegaskan, Pemerintah harus menjaga dan memperkuat kelas menengah. Karena, kelas menengah yang kuat akan menciptakan ekonomi yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Menjaga dan memperkuat kelas menengah di Indonesia harus menjadi prioritas Pemerintah di atas program-program pembangunan lainnya," ungkap Charles.
Kriteria kelas menengah adalah mereka yang pengeluarannya berkisar 3,5-17 kali garis kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia atau sekitar Rp 2.040.262 Rp 9.909.844. Sementara kriteria menuju kelas menengah pengeluarannya berkisar 1,5-3,3 kali garis kemiskinan atau sekitar Rp 874.398-Rp 2.040.262 per kapita per bulan.
Komisi IX DPR yang membidangi urusan keuangan dan perekonomian negara mengingatkan, pertumbuhan kelas menengah sangat bergantung pada akses terhadap pekerjaan yang stabil dan berkualitas. Untuk itu, Charles meminta Pemerintah untuk mendorong investasi di sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja berkelanjutan seperti sektor manufaktur, teknologi, dan industri kreatif.
"Kesejahteraan rakyat merupakan akar dari berbagai masalah lain yang akan sulit diatasi jika tidak ditangani segera. Program pelatihan keterampilan dan sertifikasi harus diperluas untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia, sehingga mereka dapat mengakses pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik dan stabil," paparnya.
Charles khawatir jika kelas menengah Indonesia terus menurun, maka hal tersebut akan mempengaruhi perekonomian negara yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan rakyat.
“Tanpa kelas menengah yang sehat, kita akan melihat dampak negatif yang meluas pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di masa depan,” ucap Charles.
Pemerintah pun dinilai perlu mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kewirausahaan di kalangan masyarakat. Kelompok aspiring middle class, kata Charles, juga memiliki potensi besar untuk menjadi pengusaha jika diberikan dukungan yang tepat.
"Penyediaan akses keuangan, pelatihan bisnis,serta dukungan regulasi yang memudahkan pengembangan UMKM sangat penting untuk mendukung
pertumbuhan kelas menengah," terang Legislator dari Dapil Jawa Timur IV ini.
Lebih lanjut, Charles mengatakan Pemerintah perlu memastikan pendidikan bermutu dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok aspiring middle class yang terkadang dianggap ‘berada’ secara ekonomi padahal sebenarnya mengalami kesulitan karena berada di posisi terhimpit.
Menurut Charles, beberapa insentif yang bisa diberikan untuk kelompok tersebut seperti program beasiswa, peningkatan kualitas guru, serta perbaikan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil harus menjadi prioritas.
"Mereka yang berada dalam level aspiring middle class sering kali terlupakan. Mereka sebenarnya butuh bantuan atau atensi dari Pemerintah, tapi karena dianggap berkecukupan maka tidak masuk kriteria penerima bantuan. Padahal mereka juga pas-pasan dan seringkali dalam kondisi terjepit,” katanya.
“Semua rakyat perlu akses terhadap layanan-layanan yang terjangkau dan berkualitas tanpa terkecuali. Termasuk penguatan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan ketenagakerjaan, serta bantuan sosial dan keuangan bagi kelompok aspiring middle class,” tutup Charles.
