Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Selasa, 10 Sep 2024 - 20:29:31 WIB
Bagikan Berita ini :

Idris Laena: Seharusnya TAP MPR 11/1998 Juga di Cabut

tscom_news_photo_1725974971.jpg
Idris Laena (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Fraksi Golkar MPR RI Dr Ir HM Idris Laena MH mengapresiasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah mencabut TAP MPR 33/1967 tentang Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno.

Maka, menurutnya, dengan keputusan politik untuk pencabutan TAP MPR ini, maka tuduhan kepada Sang Proklamator Ir Soekarno atas keberpihakannya pada Partai Komunis Indonesia (PKI) telah dinyatakan resmi dicabut.

Idris Laena menegaskan bahwa saat sekarang-lah waktu yang tepat untuk menghapus luka sejarah masa lalu yang terkesan mendeskreditkan Bung Karno demi kemajuan bangsa Indonesia.

Karenanya Politisi Senior Beringin ini mengusulkan agar TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme juga harus dicabut, karena TAP MPR tersebut secara explisit juga ditujukan kepada Soeharto.

Padahal sejatinya kasus yang menimpa Presiden Kedua RI Jenderal Besar Soeharto pada bulan Mei 2006 sudah ditutup paska diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus dugaan korupsinya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Idris mengingatkan menurut pasal 140 ayat 1 KUHAP bahwa Jaksa Agung diperbolehkan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kalau ada alasan tertentu.

"Maka menindaklanjuti pandangan tersebut maka Fraksi Golkar MPR RI pada tanggal hari ini Selasa, 10 September 2024 telah melaksanakan rapat yang kesimpulannya akan dikonsultasikan kepada DPP Partai Golkar," katanya.

tag: #mpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
HUT RI 79 - SOKSI
advertisement
HUT RI 79 - ADIES KADIR
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Badan Aspirasi Bisa Jadi Etalase Demokrasi DPR Jawab Rasa Skeptis Masyarakat

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 10 Okt 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI berencana menambah alat kelengkapan dewan (AKD), yang salah satunya dengan membentuk Badan Aspirasi. Langkah DPR membentuk Badan Aspirasi ini dinilai sebagai upaya ...
Berita

Arzeti Kecam Aksi Predator Anak Panti Asuhan, Tekankan Pendampingan Psikologis Korban

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota DPR RI Arzeti Bilbina mengecam aksi pencabulan di Panti Asuhan Yayasan Darussalam An"Nur di Kunciran Indah, Kota Tangerang yang mengakibatkan sejumlah anak menjadi ...