JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi melontarkan kritik tajam terhadap praktik survei politik di Indonesia. Menurutnya, kemiripan hasil survei dari berbagai lembaga memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai independensi proses pengumpulan data.
Muslim Arbi mengatakan, salah satu dugaan yang sering dibicarakan adalah penggunaan jaringan pengelola surveyor atau enumerator yang sama oleh sejumlah lembaga survei. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi membuat hasil survei memiliki pola yang serupa.
"Banyak orang bertanya, mengapa hasil survei politik dari berbagai lembaga sering kali terlihat mirip? Salah satu dugaan yang kerap dibicarakan adalah karena sebagian lembaga survei menggunakan pengelola jaringan surveyor atau enumerator yang sama untuk mengumpulkan data di lapangan," ujar Muslim Arbi dalam pernyataan kepada wartawan, Jumat (31/7/2026).
Ia menilai persoalan utama bukan semata-mata berada pada lembaga survei, melainkan pada dugaan adanya pihak ketiga yang mengelola jaringan enumerator di berbagai daerah.
Menurut Muslim, dugaan ketergantungan terhadap jaringan yang sama, maka independensi proses pengumpulan data dapat dipertanyakan. Akibatnya, hasil survei yang dipublikasikan oleh berbagai lembaga berpotensi menunjukkan kecenderungan yang hampir identik.
"Dugaan permainan bukan terjadi di lembaga surveinya, melainkan pada pihak yang mengelola jaringan surveyor. Mereka diduga memiliki kemampuan mengatur proses pengambilan data sehingga angka-angka yang dihasilkan tampak seolah-olah berasal dari pengambilan sampel yang benar, padahal kualitas pelaksanaannya dipertanyakan," katanya.
Muslim menyebut pihak-pihak yang diduga mengendalikan jaringan tersebut sebagai "mafia survei politik".
Menurutnya, apabila dugaan tersebut benar terjadi, maka persoalannya tidak lagi sekadar menyangkut metodologi penelitian, tetapi telah menyentuh aspek etika demokrasi.
Ia berpendapat, survei yang semestinya berfungsi sebagai instrumen ilmiah untuk memotret preferensi masyarakat dapat berubah menjadi alat pembentukan opini publik apabila prosesnya tidak dijalankan secara independen.
"Survei yang seharusnya menjadi alat untuk mengukur pendapat masyarakat justru dapat berubah menjadi alat untuk menggiring persepsi publik. Angka-angka survei kemudian bukan lagi sekadar mencerminkan kenyataan, melainkan berpotensi memengaruhi pilihan politik masyarakat," ujarnya.
Dalam kajian ilmu politik, hasil survei memang tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga dapat memengaruhi perilaku pemilih. Fenomena ini dikenal sebagai bandwagon effect, yakni kecenderungan sebagian pemilih mendukung kandidat yang dianggap sedang unggul berdasarkan hasil survei.
Sebaliknya, terdapat pula fenomena underdog effect, yaitu munculnya simpati terhadap kandidat yang dinilai tertinggal. Kedua fenomena tersebut menunjukkan bahwa publikasi hasil survei dapat memiliki dampak psikologis terhadap dinamika politik, meskipun besar kecilnya pengaruh berbeda-beda tergantung konteks, tingkat literasi politik masyarakat, dan kredibilitas lembaga survei.
Karena itu, kualitas metodologi menjadi faktor utama dalam menentukan apakah hasil survei layak dijadikan rujukan publik.
Muslim Arbi menekankan bahwa transparansi merupakan syarat utama agar lembaga survei tetap memperoleh kepercayaan masyarakat.
Ia mendorong setiap lembaga survei membuka secara rinci metodologi penelitian yang digunakan, mulai dari teknik pengambilan sampel, jumlah responden, waktu pelaksanaan survei, margin of error, tingkat kepercayaan, hingga mekanisme pengawasan terhadap kerja enumerator di lapangan.
Selain itu, Muslim menilai penting adanya penjelasan mengenai proses validasi data untuk memastikan bahwa wawancara benar-benar dilakukan sesuai prosedur dan tidak sekadar berdasarkan laporan administratif.
Menurutnya, semakin terbuka sebuah lembaga survei terhadap metodologi dan proses audit internalnya, semakin mudah pula publik menilai kualitas hasil survei yang dipublikasikan.
