JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Darmadi Durianto meminta agar pemerintah segera melakukan langkah mitigasi guna mengendalikan laju deflasi yang kian dalam.

Hal tersebut disampaikan Darmadi merespons tren deflasi dalam lima bulan berturut-turut yang dialami Indonesia saat ini. Bahkan, belum lama ini Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi 0,12% pada September 2024. Sekedar informasi, Deflasi adalah sebuah fase dalam ekonomi di mana terjadi penurunan harga-harga barang dan jasa secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

"Pemerintah harus segera tancap gas kendalikan situasi ini, lima bulan berturut-turut deflasi sudah sangat nyata dampaknya, PHK di mana-mana, perekonomian kelas menengah dari berbagai data menunjukan dalam fase negatif atau lumpuh. Ini alarm bahaya jika dibiarkan berlarut-larut. Perekonomian kita bisa terperosok ke zona krisis jika tidak segera di atasi deflasi ini," tandas Anggota Komisi VI DPR RI itu kepada wartawan, Kamis (24/10/2024).

Mengutip data BPS, Darmadi mengungkapkan, jumlah kelas menengah Indonesia juga saat ini datanya menunjukkan terkoreksi.

"Berdasarkan data BPS, kelas menengah kita di tahun 2019 ada diangka 57,33 juta orang, namun di 2024 menyusut menjadi 47,85 juta orang. Itu artinya, sepanjang kurun tersebut, ada penurunan jumlah angka kelas menengah sebanyak 9,48 juta penduduk," paparnya.

Tak hanya itu, Darmadi juga mengatakan, tren PHK di berbagai sektor industri masih terus berlanjut hingga tahun ini.

"Mengutip Data dari Kementerian Tenaga Kerja bahwa jumlah pekerja yang terkena PHK sepanjang Januari-Agustus 2024
meningkat 23,72% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Jika pada 2023 terdapat 37.375 pekerja yang kehilangan pekerjaan, angka tersebut melonjak menjadi 46.240 pada 2024," urai Darmadi.

Padahal kedua simpul tersebut sebagai salah satu parameter untuk mengetahui sejauh mana perekonomian suatu negara dalam kondisi stabil.

"Jika ekonomi kelas menengah stabil dan angka pengangguran dalam batas yang normal itu artinya pertumbuhan ekonomi terjaga, tapi bila kedua indikator itu menunjukkan tren negatif, maka pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam kondisi kritis atau sedang tidak baik-baik saja," lirih Darmadi.

Darmadi menilai, deflasi yang menyebabkan terkoreksinya angka kelas menengah dan terjadinya lonjakan pengangguran imbas adanya kekeliruan dalam menerapkan sebuah kebijakan.

"Inisiatif kebijakan yang diambil, diagnosanya keliru nampaknya. Fokus rezim sebelumnya yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur tak berefek signifikan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Hal ini mesti jadi evaluasi bagi pemerintahan yang baru. Ingat, krisis terjadi imbas adanya kekeliruan para pemimpin dalam mengambil sebuah inisiatif, baca sejarah ekonomi Jerman pasca Perang Dunia ke-II. Berkali-kali Jerman terperosok hingga masuk ke jurang depresi ekonomi (1929) itu imbas kekeliruan para pemimpinnya dalam mengambil inisiatif kebijakan," tutup Politikus PDIP itu.