JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Mantan Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa meminta publik tidak salah persepsi dulu tentang dana aspirasi. Menurutnya, dana yang disalurkan melalui Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang hanya Rp11,5 Triliun per tahun tidak seberapa dibanding jumlah total APBN yang mencapai hingga Rp2 ribu Triliun.

Suharso juga menegaskan bahwa di berbagai daerah di Indonesia, adanya dana aspirasi tersebut sudah berlangsung lama. Namun bisa jadi dengan nama dan program yang berbeda-beda.

“Itu (dana aspirasi, red) sudah dipraktikkan di kabupaten/kota seluruh Indonesia. Setahu saya mulai tahun 2004,” kata Suharso saat menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK) bertajuk “Politik Budget dan Pro-Kontra P2DP DPR” di kantor PGK, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (30/6/2015).

Menurutnya, dana aspirasi yang bergulir di berbagai daerah memang pada awalnya memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Namun setelah dilakukan upaya-upaya perbaikan, sangat bermanfaat untuk pembangunan di daerah.

“Awal-awal banyak yang kena masalah. Setelah itu makin bagus dan makin bagus,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa publik tidak perlu khawatir, anggota DPR yang mengusulkan P2DP tersebut akan terpilih lagi dalam Pemilu 2019 mendatang.

“Dana aspirasi tidak menjamin anggota DPR akan terpilih lagi. Sekarang rakyat ngerti kok, uang itu kan bukan uang Anda (kantong pribadi anggota DPR, red),” paparnya.

Oleh karenanya, ia mendukung program tersebut. Namun kata dia, penyalurannya harus tematik.

“Mestinya tematik pemberian dana aspirasi ini tiap tahunnya. Misalnya tahun ini infrastruktur, dan seterusnya.”(iy)