JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menekankan pentingnya pembangunan nasional yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Hal ini diperlukan untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas.
Hal tersebut disampaikan Andreas dalam momen Hari HAM Internasional yang diperingati setiap tanggal 10 Desember. Tahun ini merupakan peringatan Hari HAM Sedunia yang ke-76 tahun, sejak ditetapkannya Deklarasi Universal HAM (DUHAM) oleh Majelis Umum PBB pada 1948.
“Perlindungan dan pelaksanaan HAM adalah cermin bangsa yang berbudaya. Karena bangsa dan negara yang berbudaya tinggi dan menjadi negara maju adalah negara yang menghormati Hak Asasi Manusia,” kata Andreas Hugo Pareira, Selasa (10/12/2024).
Oleh karena itu, menurut Andreas, pemahaman, perlindungan dan peningkatan kualitas penghormatan terhadap HAM merupakan kunci untuk membangun peradaban bangsa dan negara yang berbudaya menjadi negara maju.
“Indonesia sebagai negara dengan tingkat keberagaman suku, budaya, agama, bahasa yang tinggi perlu memberikan porsi perhatian yang lebih tinggi terhadap HAM,” tegasnya.
Andreas mengingatkan sila kedua Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia yang berbunyi: Kemanusiaan yang adil dan beradab’. Lewat sila kedua itu, kata Andreas, Pancasila secara tegas dan jelas menempatkan aspek HAM sebagai salah satu pilar dasar negara Indonesia.
“Maka ketika negara ini mencanangkan menuju 100 tahun kemerdekaan di mana Indonesia akan memasuki fase Indonesia Emas, maka aspek pembangunan HAM harus menjadi pilar yang menopang kemajuan peradaban Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya,” papar Andreas.
“Bangsa yang melihat keberagaman sebagai anugerah dari Tuhan dan merawat serta mengembangkannya sebagai modal kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia,” tambah Legislator dari Dapil NTT I itu.
Lebih lanjut, Andreas menekankan pentingnya komitmen bersama untuk memperkuat penegakan HAM di Indonesia. Khususnya yang berkaitan dengan perlindungan kelompok yang kerap tertinggal dan pemenuhan hak-hak dasar mereka.
“Komisi XIII, yang memiliki fokus pada bidang hukum dan HAM, akan memastikan peran sentral Negara dalam memastikan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang berkeadilan,” tegas Andreas.
Dalam peringatan Hari HAM Sedunia ini, Andreas mengajak semua elemen bangsa untuk berefleksi dan mengevaluasi sejauh mana hak-hak dasar masyarakat Indonesia telah terpenuhi.
“Perlu diingat, HAM mencakup hak mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan layak, serta perlindungan hukum tanpa diskriminasi," ujarnya.
Andreas pun menyatakan Komisi XIII DPR akan terus mendorong penguatan sistem penegakan HAM di Indonesia. Ia juga menyoroti perlunya reformasi hukum yang inklusif dan pro-rakyat, serta memastikan bahwa seluruh kebijakan nasional memperhatikan aspek-aspek keadilan sosial.
“Kami di Komisi XIII berkomitmen untuk mengawal kebijakan yang berfokus pada pemenuhan HAM, termasuk memastikan regulasi yang adil bagi semua lapisan masyarakat,” sebut Andreas.
Sejalan dengan tema Human Rights Day atau Hari HAM Sedunia tahun 2024 yaitu ‘Our Rights, Our Future, Right Now’, Andreas menyebut Indonesia masih memiliki tantangan penegakan HAM, melalui pencapaian-pencapaian yang kongkrit.
“Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, kami di DPR akan mengawal agar mekanisme pengaduan HAM dapat lebih ditingkatkan dan penegakan hukum lebih transparan. Termasuk dalam menegakkan supremasi hukum yang adil dan menghilangkan diskriminasi struktural,” urainya.
Andreas menyebut, kemajuan yang ada tidak boleh membuat Indonesia lengah. Sebab masih ada banyak pekerjaan rumah besar untuk memastikan bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali, dapat menikmati hak-haknya secara penuh.
“Ini adalah tugas kita bersama. Semua pemangku kepemtingan harus dapat memastikan terciptanya penegakan dan perlindungan HAM. DPR RI, khususnya Komisi XIII, akan terus memastikan bahwa upaya ini berjalan dengan baik melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran," tutup Andreas.
