JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-- Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin mengatakan, salah satu cara mewujudkan kemandirian energi adalah melalui peningkatan lifting minyak dan gas bumi (Migas) serta pengurangan import minyak.
Mengingat, kata Mukhtarudin, kemandirian energi tidak hanya akan memperkuat posisi Indonesia di pasar global semata.
Akan tetapi peningkatan lifting Migas, lanjut Mukhtarudin juga memberikan manfaat langsung bagi peningkatan perekonomian mendukung stabilitas ekonomi nasional.
"Artinya, upaya untuk meningkatkan lifting Migas dan mengurangi ketergantungan pada impor merupakan suatu keharusan saat ini," tutur Mukhtarudin, Rabu 18 Desember 2024.
Mukhtarudin juga mendukung langkah Menteri ESDM Bahlil yang menyebut perlu adanya koordinasi dengan Kementerian Investasi yang dipimpin oleh Rosan Roeslani agar produksi minyak dapat ditingkatkan.
Saat ini, konsumsi Migas nasional mencapai 1,6 juta barrel per hari, sementara lifting Migas hanya sekitar 600.000 barrel per hari.
"Padahal konsumsi minyak dari tahun ke tahun semakin membengkak," ujarnya.
Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI ini pun mengaku hal ini membuktikan adanya gap yang signifikan antara potensi dan realisasi produksi, yang dipenuhi dengan mengandalkan impor sebanyak 1 juta barrel per hari.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa hingga pertengahan Oktober 2024, produksi minyak dalam negeri tercatat sebesar 578.842 barrel per hari,
"Ini jauh di bawah target 635.000 barrel per hari untuk tahun 2024," imbuh Mukhtarudin.
Pada tahun 1968, produksi minyak Indonesia pernah mencapai 599.000 barrel per hari, dengan puncaknya pada tahun 1977 mencapai 1.685.000 barrel per hari. Setelah tahun 1991, produksi Migas Indonesia terus mengalami penurunan bertahap.
Untuk itu, politisi Dapil Kalimantan Tengah ini berharap pemerintah era Presiden Prabowo perlu segera melakukan konsolidasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
"Karena ada 301 Wilayah Kerja (WK) migas yang telah melakukan eksplorasi, tetapi belum melaksanakan rencana pengembangan lapangan migas (Plan of Development/PoD)," ungkap Mukhtarudin.
Menurut Mukhtarudin, apabila KKKS tidak segera melaksanakan PoD, wilayah kerja tersebut dapat dialokasikan kepada investor lain.
"Nah, saya kira langkah ini tidak hanya berpotensi meningkatkan lifting, tetapi juga akan mendorong investasi dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap sektor Migas tanah air," pungkas Mukhtarudin.
Diketahui, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku jika kondisi penurunan Lifting Migas seperti saat ini maka yang terjadi neraca perdagangan Indonesia menjadi terganggu.
"Terganggu baik terganggunya neraca devisa, terganggunya neraca pembayaran, hingga terganggunya program Presiden Prabowo pada kedaulatan energi dan hilirisasi," tandas Bahlil Lahadalia.
