JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-- Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijak, khususnya dalam mendorong hilirisasi nikel.
Oleh karena itu, Sekretaris Fraksi Golkar Senayan ini bilang peran industri minyak dan gas (migas) dalam memenuhi ketersediaan pasokan gas bumi akan berkontribusi besar dalam mendukung kebijakan hilirisasi nikel di masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Maka Komisi XII DPR selalu dorong Kementerian ESDM untuk memprioritaskan konsesi gas di dalam negeri untuk hilirisasi," tutur Muktarudin, Sabtu 25 Januari 2025.
Berdasarkan data pemerintah bahwa kebutuhan gas di dalam negeri tahun 2025 ini dialokasikan hingga 71% untuk kebutuhan proyek energi baru terbarukan (EBT). Sedangkan untuk tahun 2025 hingga 2030, kebutuhan gas mencapai 1.471 Miliar British Thermal Unit per hari (BBTUD).
Politisi Dapil Kalteng ini menyampaikan bahwa secara bertahap juha pemerintah saat ini melalui Kementerian ESDM sendiri telah berencana menurunkan porsi ekspor gas yang pada umumnya dalam bentuk kontrak jangka panjang.
Walaupun, lanjut Mukhtarudin, atas kebijakan Pemerintah tersebut sangat berpotensi mengganggu ekspor ke negara-negara lain, dikarenakan sekarang orientasi RI harus memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Dengan adanya kebijakan Pak Menteri ESDM terkait konsesi gas, maka kita berharap turut mendukung hilirisasi nikel tanah air," beber Mukhtarudin.
Sebagai Komisi yang membidangi sektor energi di Senayan, Mukhtarudin tak lupa mengingatkan pasokan gas dan energi sangat penting dalam menjamin keberlanjutan industri hilir nikel di masa yang akan datang.
Pasalnya, kata Mukhtarudin, manfaat hilirisasi nikel selain mampu meningkatkan pendapatan negara, juga penting untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
"Fraksi Golkar Senayan berharap pemerintah Prabowo Subianto dapat memperkuat kelembagaan dan tata kelola yang baik, agar sektor nikel dapat memberikan manfaat jangka panjang, sekaligus mewujudkan Swasembada Energi Astacita Pak Presiden," pungkas Mukhtarudin.
