Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa kebijakan penghematan anggaran pemerintah tidak akan berdampak pada kinerja dan program prioritas di kementeriannya. Ia memastikan seluruh rencana kerja tetap berjalan sesuai jadwal dan siap mendukung akselerasi pencapaian cita-cita Presiden Prabowo Subianto.

"Kami staf dan pembantu Presiden yang siap laksanakan perintah! Presiden adalah kepala negara yang tahu bagaimana membawa bangsa ini lebih maju dan berkembang," ujar Pigai dalam keterangannya kepada Kompas.com, Selasa (28/1/2025).

Menurut Pigai, sejak awal Kementerian HAM telah menyusun program prioritas yang berorientasi pada percepatan reformasi HAM di Indonesia. Meskipun ia tidak merinci strategi penghematan anggaran yang dilakukan, Pigai menegaskan bahwa operasional kementeriannya tetap berjalan normal.

"Kementerian HAM lancar-lancar saja untuk 2025 dan siap laksanakan perintah! Kementerian HAM baru, tapi saya kerja siang dan malam sehingga semua tinggal take off laksanakan," ujarnya.

Program Prioritas Tetap Berjalan

Pigai menyebutkan bahwa sejumlah program utama tetap dijalankan tanpa hambatan. Beberapa di antaranya adalah:

1. Revisi Undang-Undang HAM dan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) – Penyusunan regulasi induk terkait HAM guna memperkuat perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.

2. Keppres tentang Restorative Justice dan Bisnis & HAM – Mendorong pendekatan keadilan restoratif serta penguatan regulasi terkait tanggung jawab bisnis terhadap HAM.

3. Kebijakan rekonsiliasi dan perlindungan kelompok rentan – Menyasar masyarakat terdampak pelanggaran HAM masa lalu serta kelompok-kelompok yang membutuhkan perhatian khusus.

4. Partisipasi aktif di forum HAM internasional – Kementerian HAM akan tetap berperan dalam pertemuan HAM di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setidaknya empat kali dalam setahun.

Percepatan Infrastruktur dan SDM

Pigai juga menekankan bahwa kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di Kementerian HAM sudah lebih cepat dari target. Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) melalui Keputusan Presiden (Keppres) serta Keputusan Menteri (Kepmen) telah rampung dua bulan lalu.

Selain itu, pelantikan pejabat dari eselon 1 hingga eselon 4 juga telah selesai pada Desember 2024, lebih cepat enam bulan dari target tim transisi, yang sebelumnya direncanakan rampung pada Juni 2025.

"Sekarang staf kami sudah mencapai 1.082 pegawai, termasuk di kantor wilayah dan unit pelaksana teknis (UPT). Kami sudah take off dan on the track," jelas Pigai.

Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, Pigai optimistis bahwa Kementerian HAM dapat menjalankan tugasnya dengan optimal tanpa terpengaruh kebijakan penghematan anggaran. Ia menegaskan bahwa kementeriannya siap bekerja keras demi mewujudkan reformasi HAM yang lebih progresifdiIndonesia.