Peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama (HARLAH NU) ke-102 di Istora Senayan menjadi momentum penting bagi Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan hubungan harmonis antara dirinya dan NU, komitmen terhadap pemberantasan korupsi, serta pentingnya persatuan dan stabilitas nasional. Namun, di balik retorika yang kuat, ada sejumlah tantangan yang patut dicermati.

NU dan Pemerintah: Kemitraan Strategis

Prabowo menekankan bahwa hubungannya dengan NU berjalan baik dan harmonis. Ini bukan sekadar pernyataan normatif, melainkan bagian dari strategi politik yang sudah lama dijalin. NU, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, memiliki pengaruh besar dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Sejarah mencatat bahwa NU selalu terlibat dalam perjuangan kebangsaan, termasuk dalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya.

Pernyataan Prabowo bahwa "tentara selalu dekat dengan ulama" juga mencerminkan kesadaran bahwa institusi pertahanan negara membutuhkan dukungan moral dan spiritual dari NU. Di sisi lain, NU juga memiliki kepentingan dalam pemerintahan, terutama dalam hal penguatan peran keislaman yang moderat di tengah gejolak politik nasional dan global.

Namun, relasi antara pemerintah dan NU bukan tanpa tantangan. NU memiliki sejarah panjang dalam menjaga independensinya, termasuk ketika Gus Dur mengambil sikap tegas terhadap militer dan birokrasi saat menjabat sebagai presiden. Pertanyaannya, apakah Prabowo akan benar-benar memberikan ruang bagi NU untuk tetap kritis, ataukah kemitraan ini hanya akan berjalan dalam koridor politik pragmatis?

Komitmen Pemberantasan Korupsi: Antara Retorika dan Implementasi

Salah satu bagian paling menarik dari pidato Prabowo adalah komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Dengan pernyataan tegas:

â"SIAPA YANG BANDEL, DABLEK, TIDAK MAU IKUT TUNTUTAN RAKYAT YANG BERSIH, SAYA AKAN TINDAK."

Prabowo ingin menunjukkan bahwa ia akan mengambil langkah serius terhadap pejabat yang tidak bersih. Ia juga menginstruksikan seluruh institusi untuk membersihkan diri sebelum "dibersihkan."

Pernyataan ini sejalan dengan tuntutan publik yang menginginkan pemerintahan bersih dan akuntabel. Namun, pengalaman politik di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak semudah sekadar pidato keras. Prabowo akan berhadapan dengan sistem birokrasi yang sudah lama terjerat kepentingan politik dan ekonomi.

Selain itu, keberadaan sejumlah tokoh politik dalam koalisi pemerintahannya yang memiliki rekam jejak kontroversial dalam kasus korupsi juga bisa menjadi batu sandungan. Apakah Prabowo benar-benar berani bertindak tegas, bahkan terhadap lingkaran kekuasaannya sendiri? Ataukah komitmen ini hanya akan menjadi jargon politik yang sulit diwujudkan?

Stabilitas Politik dan Pesan untuk Dunia Internasional

Pidato Prabowo juga disampaikan di hadapan duta besar dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Palestina, dan beberapa negara Eropa. Kehadiran mereka bukan sekadar seremoni, tetapi juga menunjukkan bahwa NU dipandang sebagai aktor penting dalam stabilitas politik Indonesia.

Dalam konteks global, Prabowo ingin menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam jalur yang stabil dan siap berkolaborasi dengan dunia internasional. Dengan menyampaikan pesan persatuan dan pemerintahan yang bersih, ia mencoba membangun citra bahwa Indonesia akan menjadi negara yang kuat secara politik dan ekonomi.

Namun, tantangan diplomasi ke depan juga tidak bisa diabaikan. Posisi Indonesia dalam isu-isu global seperti konflik di Timur Tengah, hubungan dengan China, serta dinamika politik di ASEAN akan sangat menentukan bagaimana pemerintahan Prabowo akan diterima di mata dunia.

Kesimpulan: Harapan vs. Realita

Pidato Prabowo di HARLAH NU ke-102 memberikan gambaran tentang visi pemerintahan yang ingin ia bangun: harmonis, bersih, dan berorientasi pada persatuan nasional. Namun, keberhasilan visi ini tidak bisa hanya diukur dari pidato semata, melainkan dari langkah-langkah konkret yang akan diambil setelah ia resmi menjabat.

Ada harapan besar dari publik agar Prabowo benar-benar bisa menegakkan pemerintahan yang bersih dan menjaga hubungan baik dengan NU tanpa mengorbankan independensi organisasi tersebut. Namun, realitas politik sering kali tidak sesederhana retorika.

Sejarah akan mencatat, apakah Prabowo benar-benar mampu memenuhi janji-janjinya atau justru tersandera oleh kompromi politik yang melemahkan komitmennya sendiri.