TEROPONG SENAYAN.COM - Kasus Hak Guna Bangunan (HGB) Pagar Laut di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, kembali menjadi sorotan publik. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa perkara ini masih dalam tahap verifikasi dan validasi. Namun, lambatnya proses hukum terhadap dugaan pelanggaran di proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat.

Kasus ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyentuh aspek keadilan dan supremasi hukum. Dugaan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari tingkat desa hingga pejabat tinggi, bahkan mantan pemimpin negara dan pengusaha besar, menuntut penegakan hukum yang tegas dan tanpa tebang pilih.

Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyatakan tekadnya untuk memburu koruptor hingga ke ujung dunia. Oleh karena itu, sinergi antara KPK, Kejaksaan, dan Bareskrim Polri sangat diperlukan untuk menindak tegas para pelaku yang diduga bermain dalam proyek ini. Penegakan hukum yang cepat dan transparan akan menjadi bukti nyata bahwa janji pemberantasan korupsi bukan sekadar retorika.

Publik menanti langkah konkret dari aparat penegak hukum. Kasus ini telah terbuka di hadapan masyarakat, dan segala upaya untuk memperlambat atau mengaburkan proses hukum hanya akan semakin menegaskan dugaan bahwa kekuatan uang dan kekuasaan masih dominan dalam menentukan jalannya keadilan.

Jika negara benar-benar ingin membebaskan diri dari cengkeraman mafia dan oligarki, maka kasus seperti ini harus menjadi prioritas untuk diselesaikan secara transparan dan profesional. Tidak boleh ada kompromi terhadap kejahatan yang merugikan kepentingan rakyat dan merusak integritas bangsa.