JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ali Yahya, politisi Golkar, menilai anggota DPR lebih mengincar nilai politis dibanding nilai ekonomis terhadap dana Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP). Sebab mereka tidak mengelola atau menerima uang program yang diusulkan.

"Harus diakui terjadi pemahaman yang salah ditengah masyarakat terhadap UP2DP. Dikira uang Rp 20 miliar itu jatuh ke tangan anggota DPR. Padahal itu tidak benar. Anggota DPR hanya mengusulkan program," ujar Ali Yahya kepada TeropongSenayan, Kamis (2/7/2015) di Jakarta

Ali mengatakan anggota DPR tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dana seperti ini. Sebaliknya yang memiliki kemampuan seperti ini adalah pihak pemerintah, baik di pusat maupun pemerintah derah. Sehingga kekhawatiran DPR menyalahgunakan dinilai berlebihan.

"Bagi para anggota DPR inilah cara membuktikan kepada para konstituenya bahwa mereka benar-benar memberikan kontribusi," ujar Ali Yahya. Mereka bisa mengklaim bahwa program-program dalam UP2DP adalah hasil perjuangannya bagi masyarakat Daerah Pemilihannya.

Ali Yahya setuju dengan peringatan yang dikemukakan pihak Pimpinan KPK agar anggota DPR tidak menyalahgunakan dana UP2DP. Hanya saja jika anggota DPR tidak menerima dan mengolala dananya maka tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Bahkan justru anggota DPR ikut mengawasi program ini.(ris)