JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI yang sudah turun langsung mengawasi pelaksanaan ibadah haji 1446 H/2025 M di Arab Saudi disambut positif sejumlah kalangan. Adapun salah satu yang disorot Timwas DPR yakni mengenai tenda jemaah haji Indonesia di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) yang over kapasitas serta fasilitas yang masih belum memadai.

Ketua Bersathu (Kebersamaan Pengusaha Travel Haji & Umroh), HM Farid Aljawi menilai pengawasan yang mendetail dari DPR sebelum dimulainya puncak haji pada 4 Juni 2025 dapat memastikan jemaah haji Indonesia beribadah dengan nyaman. Ia meyakini, pelaksanaan puncak haji tahun 2025 akan lebih baik dari sebelumnya karena kekurangan yang ada sudah bisa segera diantisipasi.

"Temuan sebelum pelaksanaan (puncak haji) itu jauh lebih bagus, sehingga begitu pelaksanaan tidak lagi ada masalah, sudah bisa diantisipasi," kata Farid Aljawi, Selasa, (3/6/2025).

"Supaya jemaah nyaman, kan sekarang harus berbasis pelayanan terhadap jemaah, khususnya lansia, dan perempuan. Harus zero permasalahan," sambungnya.

Seperti diketahui, Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal melakukan inspeksi dadakan (Sidak) ke sejumlah tenda jemaah di Arafah dan Mina pada Minggu (1/5). Cucun yang juga merupakan Wakil Ketua DPR RI itu menyoroti tenda jemaah haji Indonesia di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) yang overkapasitas serta fasilitas bagi jemaah yang masih belum memadai, termasuk toilet.

Farid mengatakan pengawasan yang dilakukan DPR sebelum penempatan Syarikah bisa mengevaluasi hal-hal yang kurang, seperti kapasitas orang yang akan mengisi tenda penginapan selama perjalanan Armuzna.

"Mungkin penempatan syarikahnya berbeda-beda, ada yang kurang. Kalau kita melihatnya seperti itu, tapi semangatnya haji tahun ini jauh lebih baik," tutur Farid.

Farid juga menyinggung sejumlah catatan yang menjadi perhatiannya dalam pelaksanaan haji tahun ini. Pertama, berkurangnya jumlah masuknya jemaah haji dari berbagai negara di dunia yang hampir mencapai 600.000 orang. Kedua, Pemerintah yang tegas melarang orang masuk lokasi berhaji tanpa menggunakan visa haji.

"Ini suatu kesungguhan Pemerintah untuk melayani jemaah haji. Pemerintah, betul betul saklak, tegas dan detil bahwa tidak bisa lagi selain orang yang menggunakan visa haji masuk ke lingkaran yang dilarang untuk pelaksanaan haji, termasuk Masjidil Haram, Aminah Musdalifah dan Arafah itu," paparnya.

"Mereka yang masuk sana sudah pasti steril, mereka yang menggunakan visa haji dan kartu khusus sesuai dengan kebutuhannya," tambah Farid.

Farid menilai, koordinasi antara Pemerintah dan DPR RI saat ini juga sudah jauh lebih baik. Ia pun mendorong agar pengawasan DPR maksimal, bukan hanya saat pelaksanaan di lapangan tapi juga pengelolaan ibadah haji secara utuh.

"Dari A-Z, DPR harus mengawasi. Mulai pendaftaran, pengelolaan, DPR harus mengawasi karena semuanya bermula dari pengelolaan, baik dari pengelolaan data, maupun keuangan," ungkapnya.

"Sekarang pelaksanaan (puncak haji) belum, masih persiapan. Diharapkan semua sisi DPR punya catatan yang bisa nanti jadi bahan pembahasan untuk pelaksanan haji ke depan jauh lebih baik. Tapi menurut kami secara prinsip, Saudi tahun ini melayani jauh lebih baik karena jumlah jemaah lebih sedikit," lanjut Farid.

Farid berharap, DPR juga bisa memberi masukan positif baik kepada Pemerintah Indonesia maupun untuk Pemerintah Arab Saudi sehingga pelayanan haji benar-benar berpihak pada jemaah Indonesia.

"Jadi Jemaah haji kita betul-betul merasakan pelayanan tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal melakukan inspeksi dadakan (Sidak) ke sejumlah tenda jemaah di Arafah dan Mina pada Minggu (1/5). Bersama anggota Timwas Haji DPR yang lain, ia menemukan tenda jemaah haji Indonesia di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) yang disiapkan berisi tempat tidur lebih banyak daripada seharusnya.

“Kalau konsepnya seperti ini, besok kita akan lakukan evaluasi dengan panitia penyelenggara Haji. Pasti ini akan terjadi lagi nanti penumpukan jemaah yang saya katakan ini seperti tidak manusiawi,” kata Cucun, dikutip dari Instagram pribadinya, Senin (2/6).

Berdasarkan temuan Timwas Haji DPR, setiap tenda disiapkan untuk diisi oleh oleh sekitar 300 orang jemaah. Padahal kapasitas idealnya hanya untuk 200 orang.

"Sehingga tidak ada space untuk jarak antara tempat tidur dengan tempat tidur yang lain,” ucap Cucun.

Oleh karenanya, Pimpinan DPR yang salah satu bidang kerjanya terkait urusan agama ini mendorong Pemerintah untuk segera menyediakan tenda cadangan agar bisa digunakan saat puncak haji guna menghadapi potensi penumpukan jemaah. Selain persoalan kapasitas, Cucun juga meminta Pemerintah mengatasi masalah kebersihan toilet, distribusi konsumsi, dan kesiapan pendingin ruangan.

“Kami ingin memastikan jemaah mendapatkan pelayanan terbaik, terutama saat puncak ibadah yang rawan kelelahan fisik,” pungkasnya.