JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah berpandangan kebijakan paket stimulus ekonomi senilai Rp 24,44 triliun dari Pemerintah untuk periode libur sekolah Juni–Juli 2025 memiliki potensi untuk mendorong pergerakan ekonomi kerakyatan. Ia menilai kebijakan-kebijakan tersebut dapat meningkatkan konsumsi dan aktivitas masyarakat di berbagai daerah.
“Langkah Pemerintah ini menunjukkan keberpihakan terhadap upaya menjaga daya beli masyarakat yang belakangan tengah lesu. Paket stimulus yang dihadirkan Pemerintah dapat mendorong pergerakan ekonomi kerakyatan, terutama di sektor informal, pariwisata, transportasi, dan pelaku usaha mikro," kata Charles Meikyansah, Rabu (4/6/2025).
Seperti diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan bahwa Pemerintah akan memberikan paket stimulus ekonomi selama Juni hingga Juli 2025 dengan total nggaran yang dialokasikan sebesar Rp 24,44 triliun. Rincian anggaran tersebut terdiri dari Rp 23,59 triliun berasal dari APBN dan Rp 0,85 triliun dari non-APBN.
Tujuan diberikannya insentif ini adalah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II/2025 mendekati 5 persen. Paket stimulus ekonomi tersebut terdiri dari lima kebijakan.
Pertama, diskon transportasi yang terdiri dari diskon tiket kereta sebesar 30 persen, diskon tiket angkutan laut sebesar 50 persen, dan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat sebesar 6 persen. Anggaran yang disiapkan untuk memberikan diskon tersebut sebesar Rp 940 miliar.
Kedua, diskon tarif tol sebesar 20 persen dengan target penerima 110 juta pengendara dengan anggaran Rp 650 miliar. Ketiga, memberikan dukungan kepada kelompok paling rentan dan miskin melalui penebalan bantuan sosial dengan memberikan tambahan bantuan kartu sembako senilai Rp 200.000 per bulan dan bantuan pangan berupa beras sebesar 10 kg per bulan.
Keempat, memberikan bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 300.000 per bulan kepada 17,3 juta pekerja yang memiliki gaji kurang dari Rp 3,5 juta per bulan atau di bawah upah minimum provinsi/kabupaten/kota.
Kelima, Pemerintah akan memperpanjang diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar 50 persen bagi 2,7 juta pekerja di 6 subsektor industri padat karya selama 6 bulan. Anggaran berasal dari non-APBN sebesar Rp 200 miliar.
Menurut Charles, 5 stimulus ekonomi yang diberikan Pemerintah itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meski demikian, ia juga mengingatkan pentingnya kementerian terkait memperjelas arah dan dampak jangka panjang dari kebijakan ini agar manfaatnya tidak hanya bersifat sesaat.
"Kalau diarahkan dengan tepat, stimulus ini bisa menjadi pemantik pergerakan ekonomi kerakyatan yang lebih luas," jelas Charles.
Ditambahkannya, stimulus ekonomi yang dominannya bersifat konsumtif seperti diskon transportasi dan bantuan langsung merupakan respon cepat dari Pemerintah dari tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Charles pun mendorong agar kebijakan paket stimulus ekonomi ini dilengkapi dengan dukungan terhadap sektor produktif.
"Stimulus jangka pendek bisa membantu, tapi tantangan ekonomi kita memerlukan pendekatan yang lebih strategis dan berkelanjutan. Jangan sampai upaya yang baik ini tidak menyentuh akar persoalan di lapangan,” ujarnya.
Charles menekankan, masyarakat khususnya kelompok rentan dan pelaku usaha kecil membutuhkan kepastian ekonomi jangka menengah. Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah dapat memperkuat intervensi pada sektor yang menghasilkan nilai tambah, seperti pertanian, UMKM, dan sektor padat karya.
"Langkah ini diharapkan dapat menciptakan efek ganda yang lebih luas, sekaligus memperkuat daya tahan masyarakat terhadap gejolak ekonomi yang mungkin masih akan berlangsung," jelas Charles.
Di sisi lain, Anggota Komisi Keuangan DPR ini berpandangan stimulus ekonomi juga perlu mempertimbangkan kondisi kelas menengah yang kini mulai menunjukkan kerentanan. Apalagi, kata Charles, tidak sedikit kelompok kelas menengah yang terdampak langsung oleh maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun penurunan penghasilan, terutama di sektor industri, jasa, dan kreatif.
"Kita juga perlu melihat kelas menengah yang kini menghadapi tekanan. Kita berharap masyarakat kelas menengah dapat turut merasakan stimulus ekonomi yang inklusif sehingga dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara menyeluruh," tutur Legislator dari Dapil Jawa Timur IV itu.
Charles mengatakan, perlindungan terhadap kelas menengah harus menjadi perhatian. Sebab saat kelas menengah berkurang, itu berarti melemahnya daya beli masyarakat, menurunnya konsumsi domestik, dan meningkatnya kerentanan ekonomi terhadap guncangan eksternal.
“Perlu diingat, kelas menengah selama ini menjadi penopang utama konsumsi domestik. Menjaga kelompok kelas menengah tetap kuat, artinya kita menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” sebut Charles.
Terlepas dari hal itu, Charles mengapresiasi salah satu program stimulus ekonomi yakni Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang ditujukan untuk pekerja berpenghasilan rendah. Ia berharap program ini tetap konsisten dan terus dievaluasi agar mampu menjaga kestabilan ketenagakerjaan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Kami berharap Pemerintah menyelaraskan kebijakan stimulus ini dengan strategi pemulihan yang lebih menyeluruh dan berorientasi pada ketahanan jangka panjang," jelasnya.
“Dengan begitu, stimulus bukan hanya menjadi penyangga sesaat, tetapi juga penggerak utama ekonomi kerakyatan yang lebih tangguh dan berdaya saing," tutup Charles.
