JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Isu seputar lokasi kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat ke ruang publik setelah pernyataannya saat kunjungan kerja di Riau menarik perhatian. Wapres Gibran menyampaikan bahwa dirinya siap ditugaskan di mana saja, baik di Papua maupun di Ibu Kota Nusantara (IKN), sesuai arahan Presiden.
Di tengah dinamika tersebut, Nizar Chaeroni Selaku Plt Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Muda Nurani Rakyat (DPP GEMURA) menyampaikan pandangannya dengan penuh kehati-hatian, menilai bahwa gaya kerja Gibran justru mencerminkan pola kepemimpinan yang adaptif dan lapangan.
Menurutnya, pendekatan yang dilakukan Gibran, yang lebih sering terlihat di titik-titik pelaksanaan program prioritas ketimbang menetap di satu lokasi kerja, menunjukkan sebuah keberanian untuk menyesuaikan diri dengan tantangan zaman.
Dalam situasi nasional yang menuntut percepatan dan kehadiran pemimpin di berbagai sektor strategis, keberadaan Wapres di lapangan dinilai lebih substansial ketimbang simbolik.
Nizar berpandangan bahwa tempat kerja dalam konteks pejabat tinggi negara tidak harus selalu dimaknai secara administratif atau geografis. Esensinya justru terletak pada sejauh mana pejabat tersebut mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan dekat dengan realitas masyarakat.
Dalam hal ini, kehadiran Gibran di berbagai daerah, termasuk Papua, Kalimantan Timur, hingga wilayah-wilayah terdampak bencana atau kebijakan strategis, menunjukkan orientasi kerja yang berpihak pada pelaksanaan, bukan hanya administrasi.
Gibran sendiri dalam keterangannya menyebut, “Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus. Tapi saya siap di mana saja, menunggu perintah Presiden.” ungkapan tersebut, bagi Nizar, tak bisa dipisahkan dari gaya kepemimpinan modern yang tidak kaku dan lebih mengedepankan mobilitas dalam menjangkau kepentingan masyarakat secara langsung.
Sementara itu, wacana pemindahan kantor Wakil Presiden ke Papua maupun IKN hingga kini masih dalam tahap usulan dan belum menjadi kebijakan resmi. Beberapa tokoh menyampaikan pendapatnya terkait urgensi aktivitas kenegaraan di IKN sebagai bagian dari upaya menghidupkan pusat pemerintahan baru. Namun, pihak Istana sendiri belum menetapkan rencana pasti terkait hal tersebut.
Melalui pernyataan ini, Nizar menyampaikan bahwa keberadaan Gibran di berbagai lokasi kerja seyogianya dilihat sebagai bentuk kehadiran negara yang fleksibel dan cepat merespons kebutuhan. Dalam situasi politik dan pembangunan nasional yang kompleks, pendekatan semacam ini bukan hanya relevan, melainkan juga dibutuhkan.
Nizar berharap agar diskursus publik ke depan dapat lebih mengedepankan substansi kerja dan capaian nyata dibanding terjebak dalam perdebatan administratif yang bersifat teknis. Gaya kerja seorang pemimpin, apalagi di level nasional, tidak selalu harus diukur dari posisi fisik, melainkan dari daya jelajah dan ketepatan intervensi kebijakannya.
