JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga negara yang dibentuk dengan mandat besar untuk mengatur dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia, kini menuai kritik tajam dari publik. Koalisi Aksi Jaringan Inisiatif Bersama (AJAIB) menyebut kinerja BGN tidak mencerminkan kapasitas lembaga yang dipercaya menangani isu vital seperti gizi nasional.
Dalam pernyataannya, Ketua Koordinasi AJAIB, Firli, menegaskan bahwa kegagalan BGN tidak bisa dianggap remeh. “Ini bukan lagi soal teknis. Ini menyangkut hak dasar rakyat untuk mendapat pelayanan gizi yang layak. Sudah saatnya KPK turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap anggaran dan program BGN,” ujar Firli kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).
AJAIB memaparkan lima poin kelemahan serius BGN:
1. Respons Lamban di Lapangan
Kasus makanan tidak layak konsumsi untuk siswa di daerah terpencil—bahkan ditemukan bercampur belatung—menunjukkan kegagalan dalam sistem pengawasan dan distribusi logistik gizi.
2. Birokrasi Menghambat Inovasi
Proses internal yang rumit membuat banyak inisiatif lokal terhambat. Di Sorong, Papua Barat Daya, misalnya, pengajuan dapur sehat ditolak dengan alasan sistem penuh, padahal tidak ada satu pun dapur standar di wilayah tersebut.
3. Kurangnya Transparansi
Informasi terkait jumlah dapur sehat, kondisi gizi terkini, hingga penggunaan anggaran tidak tersedia untuk publik. Ketiadaan keterbukaan ini dikhawatirkan membuka celah penyimpangan.
4. Struktur Organisasi Sarat Kepentingan Militer
Meskipun dipimpin oleh akademisi sipil, posisi strategis di BGN justru didominasi oleh purnawirawan dan anggota aktif TNI/Polri. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan lembaga berbasis keilmuan dan pelayanan masyarakat.
5. Verifikasi Dapur Diduga Manipulatif
Mekanisme penilaian dapur siap operasi dinilai tidak adil dan rawan disalahgunakan, sehingga memperlambat penambahan Dapur Makanan Bergizi (MBG) yang dibutuhkan masyarakat.
“Tanpa reformasi total—baik dari aspek struktur, pengelolaan, maupun transparansi—BGN hanya akan menjadi macan kertas. Besar di struktur, tapi lemah dalam aksi nyata,” lanjut Firli.
AJAIB menyerukan agar Presiden RI segera melakukan evaluasi terhadap BGN dan membuka ruang audit oleh lembaga independen seperti KPK.
“Masyarakat berhak tahu ke mana uang negara dialokasikan, dan apakah benar program gizi dijalankan untuk rakyat, bukan hanya untuk pencitraan birokrasi,” tutup Firli.
