TEROPONGSENAYAN.COM - Sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 Mei 1945 adalah tonggak sejarah yang tak hanya melahirkan gagasan tentang dasar negara, tetapi juga meletakkan standar etika kepemimpinan bangsa. Dalam sidang itu, Muhammad Yamin menyampaikan pidato pembukaan yang sarat pesan moral: bahwa pengurus negara haruslah berilmu dan berakal sehat.

Pesan ini sederhana namun mendalam. Bagi Yamin, ilmu adalah bekal mutlak untuk mengelola negara yang baru merdeka. Tanpa ilmu, kebijakan akan berjalan tanpa arah, dan tanpa akal sehat, kekuasaan akan kehilangan kebijaksanaan. Ilmu memberi kemampuan, akal sehat memberi keseimbangan.

Namun, Bung Hatta melengkapi pandangan itu dengan satu syarat fundamental: kejujuran. Hatta menegaskan, “sepandai dan sepintarnya seseorang, tanpa kejujuran patut diragukan kualitas dirinya.” Artinya, ilmu dan akal sehat tidak akan berarti jika tidak ditopang oleh kejujuran. Seorang pemimpin yang cerdas tapi tidak jujur berpotensi menjadi manipulatif, bahkan berbahaya bagi rakyat.

Etika Kelembagaan

Kedua pernyataan tokoh bangsa ini—Yamin dan Hatta—menjadi fondasi etika kelembagaan. Kelembagaan negara tidak boleh dipandang sekadar sebagai struktur formal, melainkan wadah pengabdian untuk menjaga cita-cita kemerdekaan: keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan persatuan bangsa.

Dalam konteks ini, syarat berilmu, berakal sehat, dan jujur seharusnya menjadi tolok ukur setiap pejabat publik yang menduduki kursi di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Tanpa tiga syarat ini, kelembagaan negara mudah tergelincir menjadi alat kepentingan pribadi atau kelompok, menjauh dari mandat rakyat.

Tantangan Masa Kini

Hari ini, delapan dekade setelah sidang BPUPKI, kita menyaksikan tantangan yang tidak kalah berat. Korupsi masih mencengkeram birokrasi, politik kerap terjebak pada polarisasi, dan hukum sering kali tumpul ke atas namun tajam ke bawah.

Di tengah situasi ini, pesan Yamin dan Hatta seakan hadir kembali untuk mengingatkan kita. Ilmu dan akal sehat harus melahirkan kebijakan yang adil dan visioner, sementara kejujuran menjadi benteng agar kekuasaan tidak diselewengkan.

Berilmu menuntut kompetensi nyata dalam mengelola urusan publik.

Berakal sehat mengharuskan pemimpin berpikir jernih, rasional, dan berpihak kepada rakyat.

Jujur memastikan bahwa ilmu dan akal sehat itu digunakan untuk kepentingan bangsa, bukan memperkaya diri.

Tanggung Jawab Moral

Pejabat publik bukan hanya pengelola administrasi negara, melainkan juga penjaga moralitas bangsa. Mereka memikul tanggung jawab sejarah untuk memastikan NKRI tetap utuh, berdaulat, dan bermartabat.

Oleh karena itu, pesan dari sidang BPUPKI seharusnya menjadi rujukan etika politik kita hari ini. Bahwa setiap pejabat negara, setiap pemegang mandat rakyat, harus terus-menerus bercermin: apakah ia sudah berilmu? Apakah ia masih berakal sehat? Apakah ia tetap jujur?

Penutup

Sidang BPUPKI 29 Mei 1945 bukan hanya catatan sejarah, melainkan cermin yang terus memantulkan pesan bagi kita semua. Yamin mengingatkan pentingnya ilmu dan akal sehat, Hatta menegaskan keharusan kejujuran. Tiga syarat ini—berilmu, berakal sehat, dan jujur—adalah fondasi tak tergantikan bagi siapa pun yang ingin mengemban amanah negara.

Di tengah krisis kepercayaan terhadap lembaga negara, menghidupkan kembali pesan luhur para pendiri bangsa adalah kebutuhan mendesak. Karena hanya dengan cara itulah, kita bisa mengembalikan negara ini ke relnya: sebagai rumah besar yang melindungi, menyejahterakan, dan mempersatukan seluruh anak bangsa.

Sudirman Said,
Pendiri Forum Warga Negara,
Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN)