JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)—Ini kajian dan penelitian tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung yang dilakukan oleh Prof. Siti Zuhro, peneliti senior BRIN. Dia mengungkapkan bahwa semua unsur terkait dinilai telah dibuat lelah oleh Pilkada langsung.

“Hasil penelitian kami tentang Pilkada langsung memang variatif. Namun intinya semuanya lelah. Penyelenggaranya lelah. ASN-nya lelah. Parpol juga capek,” ujar Siti Zuhro menjawab pertanyaan Teropong Senayan di Jakarta, Senin (5/1/2026).

Zuhro mengungkapkan pihaknya telah melakukan penelitian tentang Pilkada langung di delapan daerah dengan tiga ketegori level demokrasi. Tiga daerah leveltinggi, tiga daerah level sedang dan dua daerah level rendah antara lain Aceh, Bali, Yogyakarta, Jakarta dan Maluku Utara.

“Kita telah melaksanakan Pilkada langsung sejak Juli 2005 hingga 2024. Lesson learned-nya ada positif dan negative. Namun sebanyak 447 Kepala Daerah hasil Pilkada langsung telah terkena OTT KPK . Apa yang salah?,” ujar Zuhro.

Zuhro menguraikan betapa komplek persoalannya. Selain fungsi partai politik yang dinilai belum siap, persoalan ditingkat penyelenggara juga masyarakat yang mayoritas berpendidikan SD dan SMP mudah disuap dengan uang menjadikan Indonesia ‘babak belur’ oleh penyelenggaraan Pilkada langsung.

“Ini semua akibat kebijakan yang melompat-lompat. Masyarakat (yang masih rendah Pendidikan dan mudah disuap dengan uang-red) tiba-tiba diajak pemilihan langsung seperti di Amerika atau Australia,” ujar Zuhro.

Untuk itu Zuhro mengatakan perlu dilakukan kajian dan pertimbangan yang kredibel serta berdasarkan data empiris untuk mendapatkan sistem pemilihan yang tepat dan sesuai dengan masyarakat. Sebab, Pilkada langsung masih mengandung aspek positif dan negative.(ris)