JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyoroti keputusan Pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam “Dewan Perdamaian Gaza” yang dibentuk oleh Amerika Serikat (AS). Menurutnya, keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut memiliki sisi positif, namun juga menyimpan sejumlah risiko strategis yang perlu diantisipasi secara matang.
TB Hasanuddin menilai, sisi positif dari kehadiran Indonesia adalah terbukanya peluang untuk memengaruhi arah kebijakan perdamaian Gaza dari dalam. "Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus suara moral dunia Islam, Indonesia dapat menghadirkan dimensi kemanusiaan yang kuat serta menjadi jembatan antara kepentingan Barat dan aspirasi negara-negara Muslim," kata TB Hasanuddin, Kamis (22/1/2026).
Selain itu, kata TB Hasanuddin, keanggotaan Indonesia memberikan ruang partisipasi langsung dalam menentukan arah rekonstruksi Gaza agar bantuan internasional dapat disalurkan secara adil, transparan, dan tepat sasaran. "Lebih jauh, posisi tersebut dapat menjadi bargaining chip (posisi tawar) yang strategis bagi Indonesia untuk mendorong Amerika Serikat agar lebih konsisten dalam memperjuangkan solusi dua negara (two-state solution), yang selama ini menjadi sikap resmi diplomasi Indonesia," katanya.
Namun demikian, TB Hasanuddin menegaskan terdapat empat hal krusial yang harus diantisipasi pemerintah.
Pertama, risiko geopolitik. Bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza bentukan AS berpotensi dipersepsikan sebagai dukungan terhadap agenda politik Amerika Serikat di Timur Tengah. "Persepsi tersebut dapat memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di kawasan, khususnya yang memiliki pandangan berbeda terhadap konflik Gaza," katanya.
Pemerintah, kata TB Hasanuddin, khususnya Kementerian Luar Negeri, perlu mengantisipasi dampak geopolitik ini secara komprehensif.
Kedua, kata TB Hasanuddin, risiko keamanan personel. Penempatan personel TNI dalam misi yang berpotensi tidak inklusif terhadap seluruh faksi di Gaza, termasuk Hamas, dapat menempatkan pasukan Indonesia pada posisi rawan dan berisiko tinggi.
"Pasukan Indonesia berpotensi menjadi target kelompok yang menolak intervensi bentukan Amerika Serikat. Terlebih, Indonesia saat ini mengemban mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, sehingga setiap insiden pelanggaran HAM dapat berdampak serius terhadap reputasi Indonesia di mata internasional," tegasnya.
Ketiga, kata TB Hasanuddin, persoalan dukungan finansial. Keanggotaan dalam Dewan Perdamaian Gaza menuntut komitmen pendanaan yang tidak kecil. Presiden Donald Trump bahkan menyebut kontribusi minimal bagi anggota tetap mencapai USD 1 miliar atau setara Rp16 triliun.
Menurut TB Hasanuddin, angka tersebut sangat besar di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan kebijakan pengetatan fiskal nasional. "Pemerintah perlu menjelaskan secara transparan sumber pendanaan tersebut agar tidak membebani keuangan negara dan kesejahteraan rakyat," ucapnya.
Keempat, keselarasan dengan kebijakan PBB. Setiap kebijakan dan langkah yang diambil Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza harus sejalan dengan kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia tidak boleh terjebak dalam skema yang justru bertentangan dengan prinsip, mandat, dan resolusi PBB terkait penyelesaian konflik Palestina–Israel.
“Pemerintah perlu bersikap cermat, terukur, dan transparan dalam menyikapi keanggotaan ini. Jangan sampai niat baik untuk perdamaian justru menimbulkan risiko politik, keamanan, dan ekonomi bagi bangsa,” tegas TB Hasanuddin.
