Pasar tidak pernah berbohong. Ketika harga saham Indonesia anjlok sementara bursa di banyak negara lain justru menguat, itu bukan sekadar fluktuasi teknis atau sentimen sesaat. Itu adalah hukuman. Hukuman pasar global terhadap sebuah sistem yang dianggap tidak transparan, tidak jujur, dan terlalu dikuasai kepentingan oligarki.

Pasar modal adalah cermin kepercayaan. Dan hari ini, cermin itu memantulkan wajah buram tata kelola ekonomi Indonesia.

Transparansi yang Mati, Kepercayaan yang Pergi

Investor—terutama investor institusional global—tidak hanya membaca angka. Mereka membaca integritas sistem. Mereka menilai keterbukaan data, konsistensi kebijakan, independensi regulator, serta keberanian negara menegakkan aturan tanpa pandang bulu.

Ketika data fundamental diragukan, ketika laporan keuangan perusahaan dianggap “dipoles”, ketika praktik window dressing dibiarkan, dan ketika pelanggaran tidak ditindak secara tegas, maka pasar akan mengambil satu kesimpulan sederhana: risiko terlalu tinggi.

Dalam situasi seperti ini, modal tidak berdebat. Modal pergi.

Oligarki dan Informasi yang Disembunyikan

Salah satu akar masalah utama adalah dominasi oligarki dalam ekosistem ekonomi dan pasar modal. Oligarki tidak hanya menguasai aset dan saham, tetapi juga menguasai informasi.

Data yang seharusnya terbuka untuk publik disaring, ditunda, atau bahkan disamarkan demi melindungi kepentingan kelompok tertentu. Ketika pasar mencium adanya asimetri informasi yang disengaja, maka Indonesia tidak lagi diperlakukan sebagai emerging market opportunity, melainkan sebagai systemic risk.

Inilah yang membuat Indonesia “dihukum” bukan oleh lembaga internasional, tetapi oleh mekanisme pasar itu sendiri.

OJK: Regulator yang Kehilangan Wibawa

Dalam kondisi ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak bisa cuci tangan. OJK adalah lembaga yang diberi mandat besar: mengawasi perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank, hingga melindungi konsumen.

Namun fakta di lapangan menunjukkan kegagalan yang bersifat sistemik, bukan insidental:

Pinjaman online ilegal tumbuh masif dan merusak sendi sosial

Judi online mengalirkan triliunan rupiah keluar negeri tanpa pengawasan efektif

Pasar modal rentan manipulasi dan kurang transparan

Perbankan masih menyimpan risiko moral hazard yang serius

Ironisnya, di tengah kegagalan pengawasan tersebut, publik justru disuguhi fakta bahwa pejabat OJK digaji ratusan juta rupiah per bulan, sementara lembaga ini juga terlibat dalam praktik penyaluran CSR ke DPR, yang secara etika publik menimbulkan konflik kepentingan serius.

Regulator yang seharusnya berdiri di atas semua kepentingan, justru tampak terkooptasi oleh kekuasaan dan uang.

Masalahnya Bukan Teknis, Tapi Moral

Ini bukan semata soal regulasi atau kapasitas teknis. Ini adalah krisis moral dan keberanian negara. Negara tampak ragu menindak pelanggaran jika pelakunya adalah kelompok kuat. Hukum menjadi tegas ke bawah, namun lunak ke atas.

Pasar membaca itu dengan sangat jeli.

Dan ketika hukum kehilangan ketegasan, maka pasar mengambil alih fungsi menghukum—melalui capital outflow, kejatuhan indeks, dan melemahnya kepercayaan.

Jika Dibiarkan, Dampaknya Sistemik

Kejatuhan pasar saham bukan hanya soal investor. Dampaknya merembet:

Nilai tukar tertekan

Pembiayaan pembangunan makin mahal

Lapangan kerja terancam

Daya beli rakyat melemah

Pada akhirnya, rakyat yang membayar harga dari kebusukan tata kelola.

Penutup: Negara Harus Memilih

Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Negara harus memilih:
berdiri bersama rakyat dan transparansi, atau terus melindungi oligarki dan kepalsuan data.

Pasar telah memberi sinyal keras. Jika negara masih menutup mata, maka “hukuman” berikutnya akan lebih berat dan lebih menyakitkan.

Transparansi bukan pilihan.
Integritas bukan jargon.
Dan regulator yang gagal harus dievaluasi, bukan dilindungi.

Jika tidak, Indonesia akan terus dihukum—bukan oleh asing, tetapi oleh kesalahannya sendiri.