Berita
Oleh Alfian Risfil pada hari Senin, 06 Jul 2015 - 21:18:05 WIB
Bagikan Berita ini :
Waspada Situs Belanja Online

Marak Penipuan Jual Beli Online, Pemerintah Percepat RPP E-Commerce

18rachmat-gobel-JzeJS14luF.jpg
Rachmat Gobel (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan terus mempercepat menyelesaikan draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Perdagangan Elektronik. Hal ini dilakukan untuk mengatur perdagangan jual beli secara online atau di sebut e-commerce.

Dengan adanya payung hukum tersebut, pemerintah dapat melindungi konsumen jika ada penipuan yang berasal dari transaksi jual beli secara online (e-commerce).

"Nah, makanya itu kita sedang atur. (termasuk) harus ada izinnya, yang jelas NPWP dulu lah. Masa mau dagang enggak ada NPWP. Ini semata-mata untuk melindungi pedagang dan konsumen juga," kata Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, di Jakarta, Senin (6/7/2015).

Kian menjamurnya situs jual beli onlie, tak sedikit yang menjadi korban penipuan. Paling mutakhir adalah situs belanja online MatahariMall.com yang diduga telah sengaja melakukan penipuan terhadap konsumennya. (mnx)

tag: #waspada jual beli online  #penipuan mataharimall.com  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...