JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai gelombang serangan terhadap Presiden Prabowo Subianto di media sosial dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan pola yang tidak biasa. Menurutnya, serangan di platform seperti Facebook, X (Twitter), YouTube, Instagram hingga Threads tampak dilakukan secara sistematis, massif, dan terstruktur.
Amir mengatakan, dalam perspektif intelijen modern, perang opini di ruang digital bukan lagi sekadar perdebatan biasa antarpendukung politik. Serangan yang dilakukan terus-menerus, dengan narasi seragam dan timing yang hampir bersamaan, menurutnya bisa masuk dalam kategori operasi delegitimasi terhadap kekuasaan politik.
“Kalau kita lihat polanya, ini bukan sekadar kritik spontan masyarakat. Ada orkestrasi narasi, ada pengulangan isu, ada penggiringan emosi publik, dan ada target utama yaitu menurunkan legitimasi Presiden Prabowo di mata rakyat,” kata Amir Hamzah dalam pernyataan kepada wartawan, Kamis (28/5).
Ia menilai, salah satu indikator operasi digital terstruktur adalah munculnya isu yang sama secara simultan di banyak platform dalam waktu berdekatan. Narasi kemudian diperkuat oleh akun-akun anonim, influencer politik, potongan video pendek, meme, hingga komentar-komentar yang membentuk persepsi tertentu.
Dalam dunia intelijen, kata Amir, operasi semacam itu dikenal sebagai psychological operation atau psyops digital, yakni perang psikologis yang dilakukan untuk membentuk persepsi publik secara masif.
“Tujuan akhirnya bukan hanya membuat pemerintah dikritik, tapi menciptakan ketidakpercayaan publik secara luas. Itu yang disebut delegitimasi,” ujarnya.
Amir menilai pola serangan terhadap Prabowo memiliki kemiripan dengan berbagai operasi digital yang pernah terjadi di sejumlah negara ketika pemerintah mulai digoyang melalui perang opini sebelum tekanan politik yang lebih besar muncul.
Ia menjelaskan, dalam teori geopolitik modern, perang saat ini tidak selalu menggunakan senjata konvensional. Serangan dapat dilakukan melalui ekonomi, informasi, media sosial, hingga manipulasi persepsi publik.
“Sekarang perang itu hybrid war. Medan tempurnya bukan hanya militer, tetapi juga media sosial. Kalau opini publik berhasil dikendalikan, maka stabilitas politik bisa diguncang tanpa harus mengerahkan pasukan,” katanya.
Menurut Amir, serangan digital yang terus diarahkan kepada Prabowo juga menunjukkan adanya sumber daya besar di belakang operasi tersebut. Ia menduga aktivitas itu membutuhkan pembiayaan yang tidak kecil karena dilakukan terus-menerus dan lintas platform.
“Operasi seperti ini mahal. Butuh buzzer, tim produksi konten, distribusi isu, penguatan algoritma, sampai pengelolaan trending topic. Jadi kalau berlangsung massif dan konsisten, sulit disebut organik,” ujarnya.
Amir bahkan menduga ada keterlibatan kelompok elite tertentu yang memiliki pengalaman dalam operasi intelijen dan perang informasi. Ia menyebut terdapat indikasi peran mantan petinggi intelijen yang disebut kecewa atau sakit hati terhadap pemerintahan saat ini.
Menurutnya, sosok tersebut pernah diberhentikan setelah dianggap gagal mengantisipasi kerusuhan besar yang terjadi pada Agustus 2025.
“Dalam dunia intelijen, kegagalan membaca eskalasi kerusuhan adalah persoalan serius. Apalagi jika sebelumnya diberi posisi strategis di kabinet. Maka ketika muncul kekecewaan politik, potensi konflik elite bisa bermigrasi ke perang opini,” katanya.
Meski demikian, Amir tidak menyebut nama sosok yang dimaksud. Ia hanya menegaskan bahwa pola operasi digital seperti sekarang biasanya tidak berdiri sendiri dan sering kali terkait pertarungan kepentingan di lingkar elite kekuasaan.
Ia juga menyoroti bagaimana isu-isu tertentu terus dimainkan untuk membentuk persepsi negatif terhadap Presiden Prabowo. Menurutnya, sebagian isu sengaja diproduksi agar publik mengalami kelelahan psikologis dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.
“Kalau setiap hari publik disuguhi narasi negatif, lama-lama terbentuk kesan bahwa negara sedang gagal. Itu teknik klasik dalam operasi persepsi,” ujarnya.
Amir mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap enteng perang opini di media sosial. Menurutnya, destabilitas politik modern sering kali dimulai dari perang narasi yang tampak sederhana namun perlahan menggerus legitimasi pemerintah.
Ia menilai, pemerintah perlu memperkuat deteksi dini terhadap operasi digital, termasuk memetakan pola jaringan penyebaran isu, aktor penggerak, hingga sumber pembiayaan. “Intelijen modern harus mampu membaca traffic opini digital. Karena hari ini serangan terhadap negara bisa dimulai dari algoritma,” katanya.
