JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, mendorong Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ( Basarnas) untuk memperkuat mitigasi dini dalam menghadapi kebakaran hutan-lahan (karhutla) yang terjadi disejumlah wilayah Indonesia termasuk Kalimantan.
Menurutnya, penguatan dari sisi mitigasi dini oleh BMKG dan Basarnas sejalan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta penanganan Karhutla dilakukan secara cepat serta terkoordinasi agar api dapat segera dikendalikan sehingga tidak meluas ke wilayah lainnya.
“Termasuk dari sisi mitigasi sejak dini yang dilakukan oleh BMKG dan BNPP/Basarnas selaku mitra kerja dari Komisi V DPR RI. Untuk meneruskan arahan dari Presiden tersebut, maka BMKG dan Basarnas harus sigap dalam menghadapi Karhutla di Wilayah Kalimantan,” kata Andi Rabu, 26 Agustus 2026.
Lebih jauh, Andi menilai, BMKG memegang peran penting dan krusial dalam strategi pencegahan (preventif) sebelum terjadi karhutla. BMKG, kata dia, bisa melakukan mitigasi berbasis data ilmiah untuk mengendalikan Karhutla.
“Misalnya peringatan dini potensi kebakaran hutan, BMKG harus dengan cepat memberikan informasi perkembangan cuaca serta peringatan dini wilayah yang mengalami kekeringan panjang atau tidak turun hujan dalam waktu yang cukup lama,” tutur dia.
Selain itu, kata dia, BMKG bisa dapat memonitor dan mendeteksi sebaran titik panas atau hotspot secara real-time untuk mendeteksi dini potensi kebakaran. Ia meminta, BMKG dapat memastikan bahwa setiap informasi cuaca yang dikeluarkan tidak berhenti sebagai data ilmiah semata.
“Melainkan harus bisa memastikan ditindaklanjuti dan menjadi dasar pengambilan keputusan bagi berbagai pihak termasuk Pemda sebelum dampak buruk terjadi,” tegas dia.
Sementara untuk Basarnas, ia berharap, adanya kecepatan respons dalam operasi penyelamatan sebagai kunci utama untuk menekan dampak buruk karhutla. Meskipun, lanjut dia, Basarnas tidak bisa melakukan hal tersebut sendirian.
“Oleh karena itu koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga sangat penting dalam penanganan Karhutla di Kalimantan seperti TNI, Polri, BNPB, BMKG, Basarnas, serta Pemda setempat,” pungkas dia.
