JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI) di Grand Puri Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, resmi ditutup pada Senin (28/9/2026). Kendati forum memutuskan Musyawarah Nasional (Munas) tetap digelar pada Selasa (29/9/2026), proses pengambilan keputusan tersebut menuai kekecewaan mendalam dari internal pengurus pusat karena dinilai menabrak Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta merusak marwah organisasi.
Kekecewaan dan kritik tajam tersebut disuarakan langsung oleh jajaran Ketua DPP AMPI.
Kericuhan dan ketegangan antarpaserta yang sempat mewarnai jalannya persidangan dinilai sebagai puncak kegelisahan kader atas tahapan organisasi yang dijalankan secara serampangan, tidak sehat, dan terkesan dipaksakan oleh segelintir elite.
"Sebagai bagian dari kepengurusan DPP AMPI, kami sangat kecewa melihat proses yang berlangsung di Rapimnas. Kericuhan yang terjadi adalah cerminan penolakan nyata terhadap pemaksaan kehendak. Roda organisasi dijalankan secara ugal-ugalan dan menabrak tata kelola baku yang selama ini dijaga," tegas salah seorang Ketua DPP AMPI usai persidangan.
Sorotan utama pengurus pusat tertuju pada mekanisme pendaftaran kandidat ketua umum yang dinilai melangkahi aturan main internal. Pendaftaran kandidat justru telah dibuka dan ditutup mendahului pelaksanaan Rapimnas.
"Ini kekeliruan fatal yang sangat memalukan bagi level DPP. Sesuai regulasi dan tata tertib organisasi, masa pendaftaran calon ketua umum baru sah dibuka setelah Rapimnas tuntas menetapkan landasan Munas, bukan mendahuluinya. Logika organisasinya dibalik secara sengaja demi memuluskan skenario tertentu," lanjutnya.
Selain itu, ia menyayangkan kewenangan institusi Rapimnas yang direduksi secara sepihak. Rapimnas semestinya berfungsi krusial untuk memusyawarahkan tema Munas, rancangan materi persidangan, hingga kepastian waktu dan tempat secara demokratis bersama representasi daerah. Namun di lapangan, forum hanya dijadikan ajang formalitas "main ketok palu" tanpa proses musyawarah yang substansial.
"Forum dipaksa selesai begitu saja tanpa memberi ruang dialektika yang sehat. Jika tahapan menuju forum tertinggi partai/organisasi dibiarkan cacat prosedural seperti ini, hasil Munas berpotensi besar kehilangan legitimasi, baik secara hukum maupun moral," ujarnya.
Ia mengingatkan, integritas tahapan Munas merupakan syarat mutlak agar suksesi kepemimpinan yang terpilih kelak diakui secara sah, solid, dan memiliki wibawa penuh di hadapan seluruh kader se-Indonesia maupun DPP Partai Golkar selaku induk organisasi.
Agenda pergantian ketua umum untuk menggantikan masa jabatan Jerry Sambuaga kini dinilai berada di titik nadir. Catatan merah tata kelola periode berjalan, termasuk preseden buruk pergantian posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) hingga empat kali, seharusnya menjadi bahan evaluasi total, bukan malah diperparah dengan memaksakan suksesi kilat yang melanggar aturan main.
"Kami tidak ingin AMPI mewariskan preseden buruk bagi generasi muda berikutnya. Sebagai pengurus pusat, kami menyerukan agar proses ini segera dikembalikan ke rel konstitusi organisasi. Marwah AMPI jauh lebih berharga daripada ambisi kekuasaan yang dipaksakan lewat jalan pintas dan cacat prosedur," pungkasnya.
