JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dosen Ilmu Politik Universitas Jakarta (UNIJA), Faizul Ibad, mendesak pemerintah membuka secara transparan struktur anggaran dan pelaksanaan program RAS (Recirculating Aquaculture System) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pasalnya, terdapat dugaan selisih anggaran yang mencapai Rp1,08 miliar hingga Rp1,2 miliar per titik antara nilai program yang disebut mencapai Rp1,6 miliar dengan alokasi pekerjaan di tingkat desa yang hanya berkisar Rp400 juta hingga Rp520 juta.

Menurut Faizul Ibad, selisih anggaran dalam jumlah besar tersebut harus dijelaskan secara terbuka. Pemerintah perlu memastikan ke mana alokasi anggaran tersebut mengalir, siapa saja pihak yang menerima pembayaran, serta apa dasar perhitungan setiap komponen pembiayaannya.

"Kalau nilai anggaran per titik mencapai Rp1,6 miliar, sementara pekerjaan yang dialokasikan kepada desa hanya sekitar Rp400 juta sampai Rp520 juta, berarti ada selisih lebih dari Rp1 miliar. Pertanyaan mendasarnya sederhana: ke mana aliran dana tersebut? Siapa yang menerima dan atas dasar apa?" ujar Faizul Ibad.

RAS (Recirculating Aquaculture System) merupakan sistem budidaya ikan modern berbasis teknologi sirkulasi dan pengolahan air secara berulang untuk menghemat penggunaan air dan lahan. Program ini semula diharapkan menjadi salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan budidaya perikanan berbasis teknologi.

Namun, dalam pelaksanaannya, muncul persoalan terkait mekanisme kontrak dan distribusi anggaran. Berdasarkan informasi yang diterimanya, KKP menjalin kontrak dengan PT Adhi Karya sebagai kontraktor utama (main contractor). Selanjutnya, perusahaan tersebut menunjuk sejumlah subkontraktor untuk mengerjakan proyek di berbagai wilayah, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung.

Faizul Ibad menilai, keterlibatan kontraktor utama dan subkontraktor harus disertai mekanisme pembiayaan yang transparan. Penggunaan skema subkontrak tidak boleh menjadi alasan bagi terjadinya pengurangan nilai pekerjaan secara tidak wajar, terlebih jika dampaknya membuat alokasi yang sampai ke desa jauh lebih kecil dibandingkan nilai anggaran awal.

"Kalau memang ada biaya pengadaan teknologi, instalasi, manajemen proyek, pajak, dan keuntungan perusahaan, silakan dibuka rinciannya. Tetapi semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hanya menyampaikan bahwa perusahaan bertindak sebagai kontraktor utama, lalu selisih anggaran yang sangat besar tidak pernah dijelaskan secara terang," tegasnya.

Ia meminta pemerintah tidak berhenti pada penjelasan administratif mengenai proses pengadaan. Yang lebih penting adalah melakukan audit menyeluruh terhadap keseluruhan rantai anggaran, mulai dari nilai kontrak KKP, pembayaran kepada kontraktor utama, nilai kontrak subkontraktor, hingga jumlah dana yang benar-benar digunakan untuk pembangunan fasilitas RAS di setiap desa.

Minta Telusuri Kemungkinan Aliran Dana

Faizul Ibad juga meminta aparat pengawasan dan penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya aliran dana di luar kebutuhan pelaksanaan proyek. Menurutnya, selisih anggaran lebih dari Rp1 miliar per titik merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan.

Ia menegaskan, penelusuran tersebut penting untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran, pembayaran yang tidak semestinya, ataupun kepentingan lain yang membonceng program pemberdayaan masyarakat.

"Jangan sampai ada uang negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru mengalir ke pihak-pihak yang tidak berhak. Kalau memang seluruh penggunaan anggarannya benar, tidak ada alasan untuk menutup-nutupi. Buka kontraknya, buka rincian pembayarannya, dan audit seluruh prosesnya," katanya.

Ia juga mengingatkan agar persoalan ini tidak berujung pada kriminalisasi kepala desa atau perangkat desa yang hanya menjadi pelaksana di lapangan, sementara keputusan mengenai kontrak, pengadaan, dan pembagian anggaran berada pada pihak lain.

"Jangan sampai desa hanya menerima pekerjaan dengan anggaran terbatas, tetapi ketika muncul persoalan hukum, justru kepala desa yang harus menanggung risikonya. Harus jelas siapa yang mengambil keputusan, siapa yang mengelola uang, dan siapa yang bertanggung jawab," ujarnya.

Prabowo Diminta Turun Tangan

Atas persoalan tersebut, Faizul Ibad mendesak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap Program RAS KKP. Ia juga meminta KKP menjelaskan secara terbuka perbedaan antara nilai anggaran yang direncanakan dengan nilai pekerjaan yang diterima oleh desa.

Menurutnya, program pemerintah yang membawa nama pemberdayaan masyarakat tidak boleh berubah menjadi proyek yang justru menguntungkan segelintir pihak. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama, terutama karena program tersebut menggunakan anggaran negara.

"Presiden Prabowo harus memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai program yang dirancang untuk membangun ekonomi desa justru menyisakan tanda tanya besar mengenai penggunaan anggarannya. Jika ada penyimpangan, harus ditindak sesuai hukum," pungkas Faizul Ibad.

Ia menegaskan, pertanyaan mengenai selisih anggaran RAS bukan tuduhan bahwa pihak tertentu telah melakukan tindak pidana, melainkan tuntutan agar seluruh pihak yang terlibat memberikan penjelasan yang terbuka dan dapat diuji.

Bagi Faizul Ibad, persoalan ini tidak cukup dijawab dengan menyebut mekanisme kontrak atau kewenangan kontraktor utama. Publik berhak mengetahui ke mana setiap rupiah anggaran negara dialokasikan dan apakah seluruh pembelanjaannya benar-benar sesuai dengan tujuan program.