JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Guna menjawab kekhawatiran dana aspirasi atau Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) terkonsentrasi di Jawa, maka diusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk luar Jawa diperbesar. Sehingga transfer dana ke daerah seimbang.

Usulan ini diungkapkan oleh Ali Yahya, perumus UU Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Baik DAK maupun dana UP2DP, menurut Ali, merupakan amanat Tugas Perbantuan yang tercantum dalam UU tersebut.

"Jadi dengan DAK untuk luar Jawa lebih besar maka menjawab kekhawatiran UP2DP membuat alokasi dana pembangunan terkonsentrasi di pulau Jawa," papar Ali Yahya yang juga politisi Partai Golkar dan mantan anggota Badan Anggaran DPR beberapa periode ini.

Alokasi dana UP2DP dikritik karena Dapil di pulau Jawa akan mendapat alokasi lebih banyak dibanding luar Jawa. Hal ini disebabkan populasi anggota DPR di Dapil pulau Jawa lebih banyak di banding Dapil luar pulau Jawa. Untuk itulah Ali Yahya mengusulkan DAK untuk luar Jawa diperbesar.

Meski demikian, menurut Ali, alokasi dana UP2DP sebesar Rp 20 miliar sebenarnya tergolong tidak besar. Sebab, dana yang dialokasikan setiap tahun untuk setiap anggota DPR itu tidaklah mencukupi untuk membangun kerusakan prasarana di daerah perdesaan.

"Sekarang ini apa yang bisa dilakukan dengan dana Rp 20 miliar. Untuk membangun jalan paling tidak lebih dari 5 km hingga 10 km," papar Ali Yahya. Sehingga tudingan dana UP2DP terlalu besar dinilai sebagai kekhawatiran yang berlebihan alias lebih banyak mengada-ada.

Sebagaimana diketahui alokasi dana UP2DP sudah disetujui dalam sidang paripurna DPR. Meski ada tiga fraksi yang tidak setuju, namun sidang paripurna telah memutuskan sebagai keputusan DPR. Hanya saja hingga kini pemerintah belum mengambil sikap atas keputusan ini.(ris)