JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Janji-janji kampanye Presiden Joko Widodo dalam kampanye masih sebatas wacana sampai hari ini. Karena itu wajar saja kalau sekarang rakyat mengeluarkan petisi untuk pemerintah.

"Janji kampanye wajib dipenuhi karena itu disampaikan kepada rakyat. Kalau tidak melaksanakan janji rakyat maka sama saja melanggar konstitusi," kata Ketua DPP PAN Hafisz Tohir pada TeropongSenayan, Kamis 23/7/2015).

Ketua Komisi VI DPR ini juga melihat bahwa Jokowi sudah salah dalam mengambil beberapa keputusan. Misalnya saja penyerahan harga bahan bakar minyak (BBM) kepada pasar, yang jelas-jelas melanggar UU.

"Harga BBM tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar karena dii situ ada universal obligasi yang harus ditanggung pemerintah untuk rakyat sesuai pasal 33 UUD'45," ungkapnya.

Sehingga dengan kebijakanan ini, lanjut Hafisz, apa yang dicita-citakan UUD tidak sejalan. Seperti halnya Freeport, karen ada di Indonesia harus mematuhi UU Minerba tanpa alasan.

"Freeport harus membangun smelter, kalau tidak ini sudah melanggar UU Minerba yang ada sanksinya," tandasnya.

Seperti diketahui Forum rembuk nasional aktivis lintas generasi mengeluarkan petisi keprihatinan rakyat Indonesia terhadap Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).

Petisi itu dibuat karena selama delapan bulan memimpin Indonesia Jokowi-JK justru keluar dari program Traksakti dan Nawacita yang digembar-gemborkan saat kampanye.(ss)