Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Kamis, 23 Jul 2015 - 16:45:43 WIB
Bagikan Berita ini :

Gerindra: Wajar Rakyat Tagih Janji Jokowi

81Screenshot_2015-07-23-18-15-27_1437650175822.jpg
Arif Puyuono (Sumber foto : eko hilman)
Teropong Juga:

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Adanya langkah sejumlah pihak yang menggulirkan petisi terhadap pemerintahan Joko Widodo -Jusuf Kalla mendapat dukungan Ketua DPP Partai Gerindra Arief Puyuono.

Arief beralasan, petisi merupakan hak rakyat untuk meminta pertanggungjawaban Jokowi yang telah mengumbar janji pada rakyat saat kampanye pilpres dahulu.

"Janjinya kan harus ditepati sehingga wajar kalau rakyat menagih, apalagi dia presiden yang punya kewenangan," katanya kepada TeropongSenayan, Kamis (23/07/2015) .

Lebih lanjut Arief mengatakan, seandainya janji yang ditagih rakyat belum bisa direalisasikan maka sebaiknya Jokowi menjelaskan secara jujur. Bukan diam atau berkelit macam-macam.

"Berikan alasan yang rasional dan tidak perlu mengada-ada pasti rakyat pun mengerti," katanya.

Kenyataannya, kata Arief, 51 persen rakyat Indonesia memilih Jokowi. Mereka punya harapan tetapi sepertinya terlalu sehingga sekarang seperti menghayal.

"Karena ukuran kemampuan Jokowi sebagai orang nomor satu di Indonesia masih jauh," ujar dia.

tag: #tagih janji jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI 2025 AHMAD NAJIB Q
advertisement
DOMPET DHUAFA RAMADHAN PALESTIN
advertisement
IDUL FITRI 2025 WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2025 HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2025 HERMAN KHAERON
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Layani Nasabah pada Libur Lebaran, Bank DKI Terapkan Operasional Terbatas

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 03 Apr 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sebagai bentuk layanan Bank DKI terhadap kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan, Bank DKI menerapkan operasional layanan terbatas pada momen cuti bersama ...
Berita

Sikap DPR soal Penghapusan SKCK Berarti Buat Rakyat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Usulan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diusulkan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendapatkan respon positif dari DPR. Sikap yang ...