JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pemerintah diminta mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu sebagai payung hukum bagi daerah yang memiliki calon tunggal bisa tetap melaksanakan Pilkada di Desember 2015.

Menangapi hal ini, Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate menolak dengan tegas rencana pemerintah yang ingin mengeluarkan Perppu Pilkada. Hal ini lantaran tidak ada situasi yang mendesak untuk dikeluarkannya Perppu.

"Tidak ada kegentingan yang memaksa untuk pelaksanaan Pilkada, jadi buat apa dikeluarkan Perppu," kata Johnny kepada TeropongSenayan, Selasa (4/8/2015).

Dirinya meminta semua pihak mengikuti Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015, yang menyebutkan jika hingga pendaftaran tambahan masih terdapat calon tunggal, Pilkada di daerah tersebut akan ditunda hingga gelombang berikutnya, atau yang terdekat yaitu pada Februari 2017.

"Kita kan sudah buat peraturan UU tersebut, jika hanya ada satu calon kepala daerah yang mendaftar maka pilkada di daerah tersebut ditunda. Harusnya ikuti saja peraturan tersebut," ungkapnya.

Anggota Komisi XI DPR ini menduga, jika pemerintah sampai mengeluarkan Perppu tersebut hanya untuk kepentingan Parpol tertentu, bukan untuk kepentingan seluruh Parpol.

"Jika Perppu ini dikeluarkan seperti calon PDIP yang hanya mendaftarkan, berarti sendirian dong PDIP bertarung. Perppu jangan hanya untuk kepentingan satu calon ikuti saja, terapkan saja UU yang sudah ada," tandasnya.

Seperti diketahui, KPU telah menetapkan tujuh daerah batal mengikuti Pilkada pada tahun 2015 ini lantaran hanya memiliki calon tunggal. Calon tunggal di tujuh daerah tersebut mayoritas diusung oleh PDI Perjuangan (PDIP).

Ketujuh daerah itu yakni Tasikmalaya, Blitar, Kota Mataram, Kota Samarinda, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Pacitan dan Kota Surabaya.(yn)