JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - DPR saat ini tengah menggodok rancangan undang-undanga (RUU) Karantina. Anggota Komisi IV Andi Akmal Pasluddin berharap RUU tersebut bisa menjadi sebuah terobosan untuk menyatukan sejumlah lembaga karantina yang tersebar di beberapa kementerian.
Menurut dia, dengan diundangkannya RUU ini, nantinya, akan menggantikan UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan, Ikan, dan Tumbuhan.
"Dengan demikian akan ada upaya penguatan menjadi Badan Karantina Nasional (BKN) yang langsung di bawah presiden," ujar Andi kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Jumat (4/9/2015).
Disampaikan Andi, selama ini lembaga karantina tersebar di beberapa kementerian. Di antaranya, di Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, Kementerian Kesehatan dan Bea Cukai.
"Namun karena tidak terintegrasi, maka sering arus birokrasi dan kekuatan penyidikan menjadi lemah", ungkap politisi PKS dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II tersebut.
Andi Akmal menggambarkan, lemahnya intelijen di sejumlah lembaga karantina di setiap kementerian dipengaruhi faktor sumber daya manusia yang tidak mumpuni dan tidak merata. Selain itu, ia menyebutkan tidak belum terwujudnya pengelolaan regulasi yang baik pada tiap-tiap karantina di beberapa kementerian.
"Misalnya, kasus penyelundupan kakak tua jambul kuning yang marak beberapa waktu lalu merupakan sebuah bukti lemahnya kekuatan karantina di Kementerian Kehutanan. Bandingkan dengan Karantina Pertanian yang memiliki komunitas intelijen hingga di daerah," ungkapnya.
Dijelaskannya, karantina merupakan bagian dari kekuatan pertahanan nasional. Karantina menjadi bagian dari perisai keamanan nasional dari serangan organisme yang mengancam pangan dan kesehatan di Indonesia.
"Penyakit yang merusak dan mematikan tumbuhan, hewan, ikan, dan bahkan manusia yang berasal dari luar, menjadi ancaman besar yang harus dibendung oleh kekuatan lembaga yang kokoh dan mandiri. Karena itu, Badan Karantina nantinya, harus mampu menjadi penjaga kelestarian hayati nasional. Jangan sampai kekayaan genetik kita di rusak dari luar dan jangan sampai juga dicuri keasliannya. Tanpa kekuatan SDM dan regulasi, dikahwatirkan Indonesia menjadi negara tanpa antibodi," tutup Ketua Daerah Perwakilan Wilayah (DPW) PKS Sulawesi Selatan ini.(yn)
