JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi IV Farid Alfauzi berjanji akan meminta kejelasan terkait berbagai masalah yang meliputi Pelindo II dengan memanggil pihak Menteri Perhubungan (Menhub)

Anggota dewan dari Fraksi Hanura itu mengatakan, Kemenhub merupakan salah satu pemegang otoritas yang berurusan langsung dengan Pelindo II.

“Kami akan memanggil Kementerian Perhubungan untuk meminta penjelasan tentang ini (Pelindo II). Pada prinsipnya, persoalan ini jangan sampai merugikan BUMN kita," kata Farid di gedung DPR, Jakarta, Senin (7/9/2015).

Farid menjelaskan, ada asumsi salah kaprah dalam istilah konsesi pada konteks kerjasama Pelindo II dengan Hutchison Port Holding (HPH). Seharusnya, sebut Farid, istilah yang lebih tepat digunakan adalah kemitraan.

"Nah, bisa jadi ini cuma salah kaprah sehingga menyebabkan munculnya tudingan adanya pelanggaran terhadap UU Pelayaran 2008,″ jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mempermasalahkan perpanjangan kerjasama pengelolaan JICT Tanjung Pelabuhan Priok yang dibuat Pelindo II dengan perusahaan asal Hong Kong Hutchison Port Holding (HPH).

Jonan meminta pengelolaan pelabuhan yang akan habis masa kontraknya tidak lagi diperpanjang dengan pihak ketiga berbadan hukum asing. Hal tersebut disampaikan Jonan dalam surat bernomor AI. 107/1/5 Phb 2015 yang diteken 25 Juni kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Namun, PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II/IPC) bersikeras tetap memperpanjang kontrak kerjasama dengan perusahaan asal Hong Kong Hutchison Port Holding (HPH) untuk kembali mengelola dua terminal kontainer di Jakarta yaitu Jakarta International Container Terminal (JITC) dan Terminal Peti Kemas (TPK) Koja hingga 2039.(yn)