JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan paket kebijakan ekonomi tahap pertama sebagai upaya mendorong perekonomian nasional menghadapi sejumlah tantangan saat ini.

"Pemerintah dengan otoritas moneter bersama melakukan langkah dilakukan stabilisasi fiskal dan moneter, termasuk pengendalian inflasi," kata Presiden dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (9/9/2015).

Kepala Pemerintahan RI ini menyatakan, sejumlah langkah lain yang diambil adalah menggerakkan mesin pertumbuhan dengan mendorong percepatan belanja pemerintah melalui peningkatan daya serap dan menguatkan neraca pembayaran.

"Langkah itu belum cukup, upaya lain pemerintah luncurkan paket kebijakan tahap I September 2015 ada tiga langkah," kata Presiden.

Langkah pertama, menurut Presiden, mendorong daya saing industri nasional, deregulasi dan debirokrtisasi, penegakan hukum dan kepastian usaha.

"Ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 yang masuk ke tim sehingga bisa hilangkan duplikasi dan pangkas aturan yang tidak relevan," kata Presiden Jokowi.

Kepala Negara mengemukakan, "Pemerintah juga melakukan langkah perbaikan izin dan menggunakan pelayanan berbasis elektronik. Deregulasi akan selesai pada akhir September 2015."

Langkah yang kedua, dikatakan Presiden, yaitu percepatan proyek strategis nasional, antara lain penyederhanaan izin, penyediaan tata ruang dan lahan, serta diskresi penyelesaian hambatan terkait hukum.

"Ketiga, meningkatkan investasi di sektor properti, mendorong kebijakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan investasi bidang properti," kata Presiden.

Presiden menekankan, "Ini tujuannya untuk mendorong sektor riil. Saya yakini paket kebijakan ini akan memperkuat industri nasional, akan mengembangkan usaha kecil dan mikro, akan membuat pariwisata bergairah, dan meningkatkan kehidupan nelayan."

Selain itu, Presiden Jokowi mengatakan, perlu kerja bersama untuk mendorong dan mengimplementasikan kebijakan ini. (iy/b4)