JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah merasa curiga dengan banyaknya 'serangan' ke DPR. Seperti masalah tunjangan anggota DPR dan kasus pertemuan ketua DPR dengan Donald Trump.
"Saya terus terang agak curiga kenapa DPR diserang terus soal yang kecil-kecil ini, supaya kita lupa di luar sana ada uang besar yang bisa buat kita bungkam. Harusnya publik ada di belakang DPR supaya kita awasi pemerintah," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (16/9/2015).
Fahri mengungkapkan masalah tunjangan anggota DPR yang sudah disahkan oleh Kementrian Keuangan ini. Menurutnya dalam APBN 2015 yang sekitar Rp 2039, 5 Triliun. DPR hanya menerima 0,00191 persen
"Anda harus tahu yang 0,00191 persen itu sebetulnya sebagian besar untuk biayai sekretariat jenderal, sebab sekjen itu aparatur eksekutif masih tunduk dibawah Kementerian PANRB dan sekretariat negara," katanya.
Menurut Fahri, tidak logis jika tunjangan DPR terus dipersoalkan. Masalahnya DPR bertugas untuk mengawasi 99, 9999 persen atau Rp 2. 035 triliun dari uang belanja negara secara total dan banyak lagi yang harus diawasi oleh DPR.
"Seperti aset negara, BUMN, plus seluruh pelaksanaan UU di seluruh Indonesia itu tugas DPR," tandasnya.(yn)
