Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Jumat, 25 Sep 2015 - 16:12:35 WIB
Bagikan Berita ini :

Politisi PDIP Kesal Pimpinan DPR Kerap Pergi Keluar Negeri

35GEDUNG_PARLEMEN_2.jpg
Gedung DPR (Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu merasa geram dengan pimpinan dewan yang terlalu sering melakukan kunjungan keluar negeri.

Pasalnya, kata dia, banyak agenda di DPR yang harus segera diproses menjadi lamban.

"Pimpinan DPR sering keluar negeri produktivitas DPR 'memble', jadi jangan marah kalau banyak masyarakat menilai buruk kinerja DPR," kata Masinton di kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (25/9/2015).

Lebih jauh anggota Komisi III DPR ini mengungkapkan, agenda tiga pimpinan DPR, yakni Setya Novanto, Fadli Zon dan Fahri Hamzah ke Arab Saudi menjadi sorotan lantaran gara-gara kepergian ketiganya surat Presiden tentang calon pimpinan KPK belum juga dibawa ke rapat Paripurna.

Padahal, daftar delapan nama calon pimpinan KPK itu sudah diterima pimpinan DPR dari Presiden Joko Widodo sejak Senin (14/9/2015) lalu. Namun, surat itu belum bisa diproses karena harus melalui rapat Paripurna lebih dahulu.

"Pansus Pelindo II dan Capim KPK menunggu pimpinan DPR pulang dari Mekkah," tutupnya.(yn)

tag: #pimpinan dpr  #pdip  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...