JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ((KSPI) Jawa Barat menuding Menteri Perindustrian dan BKPM (Badan Kordinasi Penanaman Modal) memberi laporan tidak valid kepada Presiden Jokowi tentang PHK (pemutusan hubungan kerja).

"Dapat dipastikan kalau Presiden bilang tidak ada perusahaan yang melakukan PHK, maka menteri dan pejabatnya yang salah memberikan informasi," ujar Ketua KSPI Jawa Barat Baris Silitonga yang dihubungi TeropongSenayan, Senin (5/10/2015).

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan telah memerintahkan menteri perindustrian dan BKPM untuk mencari perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya. Menurut Jokowi, kedua pejabat itu tak menemukan ada perusahaan yang mem-PHK karyawannya. (Baca juga: Jokowi: Cari Perusahaan yang Mem-PHK Karyawannya!)

Baris menyebutkan, di wilayah Jawa Barat saja ada lebih dari 50.000 karyawan yang sudah di PHK menyusul kelesuan perekonomian nasional. Dalam catatan KSPI, perusahaan yang telah melakukan PHK antara lain Panasonic, Tempo Scan Pacific, dan Nippon yang semuanya berlokasi di Jawa Barat.

Ia meminta Presiden Jokowi untuk mengecek kembali fakta di lapangan dan tidak mempercayai begitu saja laporan anak buahnya.

"Itu penting agar tidak salah membuat kebijakan akibat laporang ABS alias asal bapak senang," pungkasnya.(yn)