JAYAPURA (TEROPONGSENAYAN) - Juru bicara Gubernur Papua, Lamadi de Lamato menilai pers atau media yang ada di daerah itu kurang optimal dalam memberitakan pencapaian atau kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masa kini.

"Dalam kaca mata saya, jurnalis di Papua tidak mempublis kemajuan dan turunnya dua angka kemiskinan hingga dua digit di Papua, justru media nasional juga tidak memunculkan itu ke Jakarta, bahkan media-media di Papua hanya memberitakan secara sepenggal-sepenggal saja," kata Lama de Lamato di Kota Jayapura, Papua, Kamis (8/10/2015).

Ia mengatakan media lokal di Papua maupun media nasional melalui perwakilannya seperti koresponden, kontributor dan wartawannya lebih cenderung memberitakan terjadinya ganguan-ganguan keamanan di Papua serta aksi-aksi separatis, yang seharusnya diseimbangkan dengan pembangunan yang sedang digalakkan oleh Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Klemen Tinal melalui slogan Papua Bangkit Mandiri dan Sejahterah.

"Semestinya perusahan pers di Papua juga harus jeli dalam melihat, serta menugaskan wartawannya. Jangan hanya pada satu tempat saja, perlu ada regenerasi atau pergantian lokasi pos liputan," katanya.

Hal itu, kata dia, demi menambah keilmuan bagi wartawannya itu sendiri, juga mendapat pengalaman baru dengan mitra-mita strategis yang ada di Papua.

"Komputer saja perlu di restart, apa lagi wartawan yang bertugas pada satu pos liputan, perlu suasana baru untuk menambah wawasan, agar tidak jenuh dan beritanya bisa lebih bervariasi serta independen," katanya.

Mengenai kebijakan membuka akses jurnalis asing untuk datang ke Papua, kata Lamadi yang juga seorang penulis buku itu, Gubernur Papua Lukas Enembe langsung merespon kebijakan yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo itu.

"Ini juga demi kepentingan pemberitaan tentang keberlangsungan dari pembangunan di Papua. Saya teringat tentang kunjungan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, namun tidak didampimgi oleh Gubernur. Ternyata hal ini mendapat respon dari media dengan membuat berita propaganda tentang ketidak hadiran Gubernur Papua saat kunjungan Presiden Joko Widodo," katanya.

Walaupun, kata dia, media lewat kontributor, koresponden dan wartawannya telah mendapat peryataan resmi darinya selaku juru bicara gubernur, bahwa gubernur sedang menjalani pengobatan di luar Papua.

"Namun media tetap membuat berita propaganda yang menurut saya kurang berimbang dan terlalu memojokkan. Harapannya hal ini tidak lagi terjadi kedepannya. Media di Papua ada baiknya memberitakan tentang kemajuan-kemajuan pembangunan yang telah dan sedang dicanangkan," katanya.

Secara terpisah, Netty Dharma Somba, koresponden The Jakarta Post, seperti dilaporkan Antara, berpendapat bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe tidak memberikan porsi yang tepat kepada media nasional guna mendapatkan keterangan terkait kemajuan pembangunan di provinsi paling timur Indonesia itu.

"Kami menilai bahwa Pak Gubernur Lukas itu baik, kami telah mengenal dia sejak masih jadi Sekda di Puncak Jaya, sangat dekat dengan wartawan namun, belakangan ini hal itu, saya rasa kurang," katanya.

Netty berharap kedepannya Gubernur Papua Lukas Enembe memberikan ruang dan waktu kepada wartawan media nasional untuk mendapatkan informasi yang banyak tentang pembangunan. (iy)