JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Banyaknya daerah yang berpotensi rawan konflik saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2015 nanti membuat Komisi II DPR khawatir.

Oleh karena itu, DPR meminta Polri agar menambah personel keamanan di sejumlah daerah rawan konflik, di antaranya Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi Selatan (Sulsel).

‎"Kita selalu katakan aparat diperbanyak. Baik di provinsi maupun kabupaten/kota," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy di gedung DPR, Jakarta, Senin (12/10/2015).

Permintaan Lukman itu terkait insiden kebakaran kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), dimana daerah itu satu dari tiga daerah yang memiliki calon tunggal.

Mengenai anggaran, Lukman meminta Polri tak perlu khawatir, sebab di setiap daerah sudah dipersiapkan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2015.

"Seperti di Sumatera Utara (Sumut). Aceh itu yang tidak laksanakan Pilkada, aparat keamanannya disalurkan ke Sumut. Itu boleh seperti itu," ungkap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.(yn)