JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Budi Susilo Soepandji mengaku tak mudah untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia. Sebagai negara kepulauan, banyak tantangan yang harus dilalui. Apalagi persoalan dan tantangan pangan semakin kompleks.

Hal itu disampaikan Budi dalam‎ Seminar Nasional Hari Pangan se-Dunia bertema 'Road Map Mewujudkan Kedaulatan Pangan Indonesia' kerjasama Lemhanas RI dan Universitas Sahid di kator Lemhannas, Jakarta, Selasa (13/10/2015).
‎
"Melalui kajian ini kita ingin memberikan perhatian khusus terkait ketahanan pangan, guna kemandirian bangsa dalam rangka ketahanan Nasional‎ kita," kata Budi.

Namun, kata dia, untuk mewujudkan Kedaulatan pangan diperlukan kerja keras dan partisipasi semua pihak, bukan hanya kementerian pertanian.

"Ini menjadi pekerjaan rumah yang besar. Sehingga seluruh komponen bangsa termasuk aparat penegak hukum harus ikut bergerak," katanya.

"Mewujudkan kedaulatan pangan bukan mimpi. Saya optimis Indonesia bisa, bila peraturan perundangan-undangan soal pangan dilakukan secara konsisten dan diimplementasikan di lapangan dengan semestinya," jelas Budi.

Akan tetapi, menurut Budi, untuk menuju ke sana tantangannya sangat berat karena selama ini banyak persoalan yang melingkupi masalah pangan.

"Tadi, salah satu pembicara menyebut, masih terlalu banyak mafia dalam soal distribusi pangan. Ini juga persoalan yang mesti harus diperangi," ungkapnya.

Belum lagi, lanjut Budi, ribuan pulau di Indonesia masih menggantungkan kebutuhan pangannya melalui distribusi yang sewaktu-waktu berpotensi mengalami gangguan, baik karena cuaca alam maupun faktor lain.‎ Perlu ada intervensi dari pemerintah kepada TNI/Polri untuk membantu ‎pengamanan distribusi pangan agar tidak mengalami gangguan.

"Jadi, memang perlu keterlibatan TNI/Polri dalam mengawal segala macam gangguan dalam pendistribusian. Sebab, tak jarang distribusi pangan kita mengalami kesulitan‎," papar Budi.

Karena itu, tambah Budi, untuk menuju kedaulatan pangan masih sangat jauh. Dibutuhkan kerja sama semua pihak, dan kerja keras ini tidak mungkin hanya dilakukan pemerintah. (mnx)