Berita
Oleh Alfian Risfil pada hari Selasa, 13 Okt 2015 - 21:01:35 WIB
Bagikan Berita ini :

Indonesia Seharusnya Mampu Penuhi Kebutuhan Pangan Secara Mandiri

10Aksi-Pemuda-Peduli-Pangan3.jpg
Aksi Mendukung Kedaulatan Pangan (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Rektor Universitas Sahid (Warek Usahid) Bidang Kemahasiswaan, Bernard Hasibuan mengatakan, sebagai bangsa yang besar, Indonesia seharusnya mampu memenuhi kebutuhan pangan secara berdaulat dan mandiri.

Menurutnya, sesuai dengan Undang-undang (UU) Pangan Nomor 18 Tahun 2012 yang mengamanatkan penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, dan kemandirian bangsa serta ketahanan pangan nasional.

Hal itu disampaikan Bernard dalam‎ Seminar Nasional; Hari Pangan Se Dunia, bertema 'Road Map Mewujudkan Kedaulatan Pangan Indonesia' kerjasama Lemhanas RI dan Universitas Sahid di kantor Lemhannas, Jakarta, Selasa (13/10/2015).

"Diperlukan langkah-langkah yang lebih kongkrit untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia. Tentu manfaatnya untuk mendukung dan menjamin ketahanan pangan nasional,” jelas Bernard.‎ (mnx)

tag: #Lemhannas  #kedaulatan pangan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...