JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi V DPRRI dari Fraksi Gerindra Nizar Zahro mengaku was-was proyek kereta cepat merupakan perangkap China untuk menjerat Indonesia.

Ia tidak yakin China tak menuntut kompensasi dari konsesi kerjasama antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kedua negara.

"Apapun, tidak bisa dong dalam bisnis tidak ada jaminan. Misalkan kementerian BUMN bilang ini tidak pakai jaminan dari pemerintah. Negara kalau sudah bekerjasama dalam bidang politik, ekonomi, keamanan, jaminannya tetap adalah negara itu sendiri," ujar Nizar kepada TeropongSenayan di Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Lebih lanjut Nizar mengatakan, bagaimanapun Negeri Tirai Bambu tersebut memiliki kepentingan politik di laut China selatan. Karena itu, ia mengimbau agar pemerintah Indonesia waspada dengan kesepakatan bisnis yang dilakukannya dengan China.

"Dia (China) memiliki kepentingan mempertahankan geo-politiknya di Asia. Ingat laut China Selatan itu dalam tahun per tahun akan meledak. Karena di laut China Selatan itu ada geo-politik sumber daya alam yang banyak orang tidak tahu. Sehingga China ini memiliki konsesi 40 tahun di kereta cepat. Dia (China) nantinya akan mempengaruhi struktur geo-politik indonesia. Pasti itu ada tawaran-tawaran kompensasi diluar yang kita tidak tau," ungkapnya

Nizar juga menyinggung adanya eksodus besar-besaran buruh kasar China ke Indonesia. Ia curiga, masuknya para pekerja tersebut sengaja dibukakan pintu oleh pemerintah sebagai bagian dari poin kesepakatan bisnis dengan pemerintah China.

"Betapa banyak pekerja China masuk Indonesia di saat orang indonesia sendri di PHK karena lesunya ekonomi," pungkasnya.(yn)