Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Kamis, 15 Okt 2015 - 11:26:10 WIB
Bagikan Berita ini :

Revisi UU KPK Ditolak Jokowi, PDIP Kecewa?

14LogoPDIP1.jpg
Logo PDIP (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Fraksi PDIP di DPR Olly Dondokambey mengaku tidak kecewa dengan ditundanya revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita tidak ada rasa kecewa atau rasa apa. Kalau mau ada revisi (UU) KPK tidak harus lah isi di dalam draf itu seperti kemarin," kata Olly di kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (15/10/2015).

Olly menyebutkan salah satu isi dalam draf revisi UU KPK yang cenderung melemahkan, yakni adanya pasal 5 yang membatasi usia lembaga antirasuah hanya 12 tahun. Dia menyatakan bahwa PDIP tidak menginginkan adanya pembatasan seperti itu.

"Fraksi kita (PDIP) mau adanya penguatan pada KPK," tegasnya.

Seperti diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pimpinan DPR akhirnya sepakat untuk menunda pembahasan revisi undang-undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kesepakatan itu diperoleh setelah Presiden Jokowi dan pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi di Istana Merdeka, Selasa (13/10/2015) sore.(yn)

tag: #revisi uu kpk  #kpk  #pdip  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...