JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV pemerintah fokus pada tiga hal. Pertama, peningkatan kesejahteraan pekerja dengan membuat formula pengupahan baru. Kedua, kebijakan kredit usaha rakyat (KUR). Ketiga, mendorong ekspor untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan menilai sepintas tiga hal itu kedengarannya bagus. Namun realisasinya masih harus diuji jangan sampai terdengar "keren" di telinga, tapi realisasinya loyo.

"Soal pengupahan misalnya, sudah mulai dikritik karena dianggap tidak berpihak kepada pekerja. Saat ini, harga-harga sudah terlanjur naik tinggi sehingga tidak berimbang dengan pendapatan. Persoalan berikutnya, sistem itu belum mengakomodir tenaga kerja sektor informal yang mencapai lebih dari 60 persen," ujar Heri kepada TeropongSenayan di gedung DPRRI, Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Heri juga menyinggung persoalan KUR. Menurut dia, Penurunan bunga KUR tidak cukup untuk meningkatkan daya saing UKM. Terkadang, kata Heri, pemerintah kerap memberikan janji klasik terkait kemudahan mendapatkan akses KUR.

"Hal itu sering menjadi keluhan di kalangan UKM, selama ini kalangan UKM justru sulit mengakses KUR karena dianggap belum bankable. Lebih jauh, kalangan UKM mengaku kesulitan memenuhi kriteria dan syarat yang ditetapkan perbankan. Ini ber-efek pada penyaluran KUR yang belim optimal. Penyaluran KUR bank-bank nasional masih di bawah 5 persen," paparnya.

Disarankan Heri, langkah selanjutnya adalah bagaimana pemerintah bisa menggenjot investasi yang diikuti dengan serapan tenaga kerja yang besar.

"Investasi asing yang masuk tidak diikuti dengan serapan tenaga kerja lokal. Justru dalam triwulan terakhir, serapan tenaga kerja menurun 50 ribu orang. Ironisnya, tenaga kerja asing bisa masuk dan sudah mencapai 10 juta orang," pungkasnya.(yn)