JAKARTA - Koordinator nasional Team Advokasi Gerakan Rakyat (TEGAR) Indonesia Agus Rihat P. Manalu mengaku kecewa dengan setahun kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam aspek penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM).
Menurutnya, hukum dan HAM masih jadi komoditas mahal dan langka bagi rakyat Indonesia. Banyak problem di sektor hukum dan keamanan terus bermunculan. Korupsi kian marak, konflik antar institusi berlangsung terbuka, narkoba merajalela, insiden SARA seperti Tolikara, kasus Salim Kancil dan lain-lain, bukti nyata lemahnya kinerja dan koordinasi para menteri pembantu Presiden Jokowi.
"Rakyat menilai ada intervensi Jaksa Agung HM Prasetyo dalam kasus bantuan sosial (bansos) Pemprov Sumut yang ramai ditayangkan media massa. Dalam kasus JICT, Menteri Rini Soemarno dan Dirut Pelindo II RJ Lino diduga banyak penyimpangan, ketika Komjen Buwas lakukan penyelidikan, malah terpental jadi korban konspirasi elite busuk," terang Agus kepada TeropongSenayan, Sabtu (24/10/2015).
Dalam pemberantasan korupsi, kata advokat alumnus Unila tersebut, kian banyak yang ditangkap misalnya OC Kaligis, Rio Capella, Dewi Yasin Limpo. Gayus Tambunan bebas berkeliaran, penjara marak narkoba saat razia Badan Narkotika Nasional (BNN), isu jual-beli kasus hukum ramai terdengar, konflik SARA dan lainnya terus terjadi, hingga rakyat kecil seperti Salim Kancil dan Tosan jadi korban saat perjuangkan haknya. Terkini, kebijakan perburuhan RPP Pengupahan akan kembali menuai protes demonstrasi jutaan buruh.
"Janji Jokowi mengenai penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan keamanan, tak mampu diterjemahkan dengan baik oleh para menteri. Hukum masih saja tajam ke bawah tumpul ke atas. Jokowi harus copot para menteri bermasalah yang menjauhkan cita-cita Trisakti dan Nawacita. Reshuffle Kabinet Kerja atau Indonesia karam!," seru Agus.(yn)
