JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Inilah usulan Bambang Soesatyo (Bamsoet). Politisi Partai Golkar kubu Munas Bali ini mengusulkan tak perlu Munaslub untuk menyusun kepengurusan DPP Partai Golkar pasca putusan kasasi MA.
Bamsoet mengajak seluruh komponen partai berlambang beringin ini mengadakan forum urun rembug nasional. Melalui forum ini kepengurusan baru DPP Partai Golkar ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
"Munaslub itu akan menjadi perangkap yang melahirkan potensi konflik baru. Semua elit Golkar harus arif menyikapi kondisi yang terjadi," ujar Bamsoet dalam pesan yang diterima di Jakarta, Sabtu (25/10/2015).
Berikut isi selengkapnya pesan Bamsoet yang diterima redaksi TeropongSenayan.
Pondasi Partai Golkar yang kembali tegak lurus setelah melalui ujian berat dalam setahun terakhir ini jangan lagi dirusak dengan wacana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk sekadar membentuk struktur dewan pimpinan pusat (DPP).
Semua elit Golkar harus arif menyikapi putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) tentang kepengurusan DPP Partai Golkar. Dua keputusan hukum itu sudah menutup masa-masa sulit yang dilalui Golkar.
Karena itu, Perubahan kepengurusan DPP Golkar cukup dilakukan melalui forum urun rembuk atau musyawarah mufakat, bukan Munaslub karena memang tidak ada urgensinya sama sekali.
Jika tidak ada kearifan dari semua elit Golkar, forum seperti Munaslub itu akan menjadi perangkap yang melahirkan potensi konflik baru. Akan muncul pengelompokan-pengelompokan baru untuk sekadar memperebutkan posisi puncak dalam struktur kepengurusan partai. Alih-alih mewujudkan soliditas partai, forum seperti Munaslub justru bisa memperlemah Golkar menghadapi Pilkada Serentak.
Semua elit Golkar di Jakarta harus realistis bahwa rentang waktu persiapan sudah sangat pendek untuk mendapatkan kemenangan maksimal dalam Pilkada serentak. Para elit di Jakarta juga harus mendengarkan dan menghayati aspirasi kader di semua daerah yang menghendaki partai ini solid. Mereka sudah lelah menyaksikan pertikaian para elit Golkar.
Golkar sudah mengajukan 219 calon kepala daerah untuk bertarung dalam Pilkada serentak pada Desember mendatang. Golkar sebagai partai pengusung harus menunjukkan tanggungjawab agar semua calon bisa meraih kemenangan. Untuk itu, DPP partai Golkar harus solid agar mampu menggerakan mesin partai.
Wacana tentang Munaslub dalam waktu dekat hanya akan mengganggu proses persiapan semua calon peserta Pilkada yang diusung partai Golkar. Para calon kepala daerah itu akan bingung; aktif dengan hirup pikuk persiapan Munaslub, atau fokus mengerahkan tim sukses di daerah pemilihan masing2.
(Bambang Soesatyo, Bendum DPP Golkar)
(ris)
