JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Mundurnya Setya Novanto tak hanya jadi angin segar bagi barisan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), tapi juga menjadi pintu gerbang merebut kekuasaan di legislatif. Hal ini terlihat dari keinginan partai 'dedengkot' KIH yakni PDI Perjuangan yang menginginkan kocok ulang semua pimpinan DPR.

Sebagaimana tertera dalam aturan UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), jika Setya Novanto yang merupakan politikus Golkar mundur, secara otomatis kursi DPR-1 diganti oleh kader Golkar lainnya. Namun, barisan KIH mencoba mengotak-atik UU tersebut guna melancarkan ambisi kekuasaan mereka.

"Saran saya sebaiknya segera kocok ulang (pimpinan DPR, red) sesuai dengan logika sehat dalam berbangsa dan bernegara," kata politikus PDIP Tb Hasanuddin kepada wartawan, Kamis (17/12/2015).

Menurutnya, UU MD3 yang direvisi dan disahkan pada tahun 2014 sebagai regulasi pergantian pimpinan DPR, adalah bentuk penghinaan terhadap demokrasi sekaligus pelecehan terhadap kedaulatan rakyat.

"UU MD3 tahun 2014 adalah produk rekayasa dan kelicikan para pecundang yang merusak logika sehat dan tatanan kehidupan berdemokrasi. Benar-benar tidak masuk akal," jelasnya.

Ia mengambil contoh pertandingan lari marathon di mana juaranya yang siapa yang paling duluan masuk finish dan selanjutnya sesuai urutan masuk ke-2, ke-3 dan seterusnya .

"Adalah sangat aneh bila kemudian pemenangnya diundi dari sebagian peserta lomba marathon tersebut. Peserta paling buncit malah dapat juara ke-2, sementara pelari yang masuk paling duluan malah tidak dapat medali apapun," jelasnya, menggambarkan kondisi PDIP sebagai pemenang Pemilu 2014 tapi tidak mendapatkan 'apa-apa' di DPR.

"Ini benar-benar ironis dan sekali lagi merupakan pelecehan terhadap kedaulatan rakyat," ungkapnya. (iy)