JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)--Menolak rencana kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh Fraksi PDIP di DPR tak berarti membela rakyat. Bahkan, apa yang dilakukan PDIP itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.

Begitu penilaian pengamat politik Arbi Sanit terhadap partai pimpinan Megawati Soekarnoputri. "Presiden Jokowi dan PDIP itu pengkhianat rakyat. PDIP di DPR tidak usah bersandiwara pura-pura mbelain rakyat," tegas Arbi kepada TeropongSenayan (5/11/2014).

PDIP dan koalisinya adalah pengusung Jokowi dan JK pada pilpres Juli 2014 lalu. Jokowi-JK dan partai pendukungnya berjanji untuk menyejahterakan rakyat jika memenangkan pilpres. Nyatanya, kata Arbi, pemerintahan Jokowi-JK justru membuat kebijakan yang memberatkan rakyat.

Arbi menambahkan, Presiden Jokowi dan PDIP mestinya berpikir keras mencari solusi agar subsidi tidak dicabut dari rakyat. "Ini belum apa-apa sudah mau menaikkan harga BBM, lalu apa bedanya dengan presiden terdahulu?," lanjut Arbi.

Subsidi yang diberikan pemerintah kepada rakyat terkait dengan kenaikan harga BBM dinilai Arbi tidak sebanding dengan lonjakan harga setelah kebijakan tersebut dilakukan. Dan kebijakan itu pun dilakukan oleh pemerintahan SBY yang dikritik keras oleh PDIP.

Pensiunan dosen FISIP UI ini juga mengkritik Fraksi PDIP yang pura-pura membela rakyat dengan menolak kenaikan harga BBM. "Kalau menolak itu mestinya dilakukan oleh partai oposisi, bukan partai pendukung presiden," ujar Arbi.

Effendi MS Simbolon, anggota DPR dari Fraksi PDIP menolak rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah. Dia menuding pemerintah, khususnya menteri-menteri ekonomi tidak memiliki semangat membangun kemandirian bangsa.

"Saya meragukan Sofyan Djalil, Rini Soemarno, dan Sudirman Said punya semangat Trisakti," kata Effendi.(ris)