Panggil Mensesneg ke DPR

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Agar kasus penerbitan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga SEjahtera (KKS) tak berlarut-larut, hendaknya pemerintah segera memberi penjelasan dan meminta pertimbangan ke DPR.
Anggota Fraksi Partai Gerindra Rachel Mariam Sayidina menyarankan, lebih baik pemerinta diwakili oleh menteri sekretaris negara (mensesneg). "Ya, saya kira harus jadi prioritas pertama untuk minta penjelasan pemerintah. MIsalnya memanggil mensesneg yang menyebut ketiga kartu itu dibiayai dengan dana CSR BUMN," kata Rachel, di Gedung DPR, Senayan, Jumat (7/11/214).
Namun, kata dia, sebelumnya agar pemerintah menghentikan pembagian ketiga kartu itu sebelum menyebar luas, sedangkan infrastruktur dan payung hukumnya tidak siap.
"Bagaimana mungkin sebuah kegiatan yang nilainya miliaran rupiah tanpa rencana dan dilakukan dadakan," kata Rachel yang berasal dari daerah pilihan Jawa Barat
"Saya katakan janggal karena bagaimana mungkin rencana kerja tahunan perseroan bisa dibuat secara mendadak dalam waktu yang singkat?," tegas Rachel.
Rachel juga menyoal keterlibatan BUMN yang banyak menyuplai dana CSR-nya untuk mencukupii kebutuhan KIS, KIP, dan KKS. CSR BUMN merupakan program kepedulian BUMN terhadap masyarakat. Penggunaan dana itu pun harus menganut prinsip good corporate governance seperti transparansi, akuntabilitas dan kemandirian. Jadi bukan untuk membuat Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Kesehjahteraan Sosial (KKS).(b)