Kekhawatiran kita rencana revisi UU KPK menjadi bola panas mulai menunjukkan tanda-tanda semakin nyata. Beberapa hari belakangan ini manuver politik kembali menghangat di komplek parlemen sehubungan dengan berlanjut atau tidaknya revisi UU KPK.

Bola mulai bergerak liar karena dinamika politik yang terjadi tampaknya berlangsung dengan intensitas yang tinggi. Ada fraksi berbalik arah, ragu-ragu serta tampak gamang. Tak terkecuali ada pula yang terlihat bermain pada 'dua kaki', tak jelas entah apa yang dimaui. Kadang setuju, kadang menolak revisi.

Ada rumors revisi UU KPK dibarter dengan RUU Tax Amnesty yang merupakan inisiatif pemerintah. Tak hanya itu, tarik menarik kepastian revisi UU KPK yang diramaikan oleh tekanan aktivis masyarakat sipil juga berkelindan dengan tudingan politik pencitraan parpol hingga barter agenda politik.

Revisi UU KPK akhirnya menjadi komoditi politik. Tentu ini patut kita sayangkan. Sebab, diakui atau tidak, hal ini hanya akan membawa semakin bias keinginan menyempurnakan dan memperbaiki KPK. Politisasi revisi UU KPK makin meneguhkan sarat agenda politik jangka pendek.

Jelas ini salah satu bentuk pengkhianatan politik. Sebab lahirnya UU 30/2002 tentang KPK merupakan perwujudkan tuntutan reformasi 1998 yaitu menggulung praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Namun, perjuangan reformasi itu kini menjadi komoditi politik jangka pendek alias murahan.

Kita mengingatkan para elit, baik yang di legislatif maupun eksekutif, berkipir jernih tentang hal ini. Bahwa mereka semua duduk di kursi pemerintahan maupun parlemen adalah berkat perjuangan reformasi. Mengkhianati upaya memberantas korupsi sama saja menjungkirbalikan perjuangan reformasi.(*)